Konsulat Kanada di Hong Kong larang staf lokal pergi ke China

Pada Jumat (23/8), Konsulat Kanada di Hong Kong mengumumkan telah menangguhkan perjalanan staf lokal mereka ke China daratan. Pernyataan itu dikeluarkan selang beberapa hari setelah seorang pegawai lokal Konsulat Inggris di Hong Kong dilaporkan ditahan di Tiongkok.

Kementerian Luar Negeri China mengonfirmasi pada Rabu (21/8) bahwa Simon Cheng, pegawai Konsulat Inggris, telah ditahan di Shenzhen, kota perbatasan dengan Hong Kong.

Imbauan perjalanan (travel advisory) terbaru Kanada pada Kamis (22/8) memperingatkan bahwa ada peningkatan penyaringan perangkat digital bagi wisatawan yang melintas di perbatasan antara China dan Hong Kong.

Pada Rabu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa pihaknya memperhatikan perkembangan situasi di Hong Kong. Dia menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghormati hak asasi manusia.

Membalas pernyataan Trudeau, Beijing memperingatkan Ottawa untuk tidak ikut campur dalam urusan Hong Kong.

Ganggu akses transportasi menuju bandara

Demonstran bersiap untuk melumpuhkan akses transportasi ke Bandara Internasional Hong Kong pada akhir pekan.

"Kami akan pergi ke bandara dengan berbagai cara, termasuk MTR, bus bandara, taksi, sepeda dan mobil pribadi untuk meningkatkan tekanan pada transportasi bandara," tulis pengunjuk rasa dalam sebuah poster yang beredar di media sosial pada Kamis (22/8).

Bandara Hong Kong, salah satu yang tersibuk di dunia, terpaksa ditutup sementara dan membatalkan ratusan penerbangan akibat bentrokan polisi dan pengunjuk rasa pada pekan lalu.

Pada Jumat, otoritas bandara menerbitkan iklan di sejumlah surat kabar besar yang mendesak kaum muda untuk mencintai Hong Kong. Iklan itu menyatakan bahwa otoritas bandara menentang tindakan yang menghalangi dan mengganggu operasi bandara.

Selain itu, sejumlah aksi unjuk rasa direncanakan untuk berlangsung pada Jumat, termasuk pawai oleh akuntan menuju kantor pusat pemerintah dan "Rantai Baltik" di mana pengunjuk rasa akan bergandengan tangan di berbagai distrik di Hong Kong.

Sebelumnya, pada Kamis, para pemimpin mahasiswa Hong Kong mengumumkan akan melakukan aksi mogok kuliah selama dua minggu saat tahun ajaran baru dimulai. Aksi mogok kuliah yang merupakan bentuk protes karena pemerintah tidak kunjung merespons tuntutan para demonstran akan berlangsung pada 2-13 September.

"Dua minggu seharusnya cukup bagi pemerintah untuk benar-benar memikirkan bagaimana cara merespons tuntutan para pengunjuk rasa," kata Ketua Persatuan Pelajar Hong Kong University Davin Wong.

Pada Kamis, Google mengumumkan telah menutup 210 akun di YouTube yang dianggap sebagai bagian dari upaya terkoordinasi untuk mengunggah materi tentang protes yang sedang berlangsung di Hong Kong.

Namun, Google tidak merinci isi konten tersebut dan tidak secara eksplisit mengatakan bahwa mereka percaya pemerintah China berada di belakang ratusan akun itu.

"Awal minggu ini, sebagai bagian dari upaya kami untuk memerangi operasi terkoordinasi, kami menonaktifkan 210 akun di YouTube ... Kami menemukan bahwa akun-akun tersebut bertindak secara terkoordinasi dan mengunggah video terkait dengan protes yang sedang berlangsung di Hong Kong," tutur Google dalam pernyataannya.

Aksi protes menghantam ekonomi dan pariwisata Hong Kong, serta mendorong pusat keuangan Asia itu kepada ambang resesi pertamanya dalam satu dekade terakhir.

Sejumlah perusahaan termasuk bank-bank besar dan pengembang properti telah menyerukan pemulihan ketertiban di Hong Kong.

Awalnya protes yang pecah pada Juni merupakan penentangan terhadap RUU esktradisi yang sekarang ditangguhkan. Di bawah RUU itu, tersangka yang berada di Hong Kong dapat diekstradisi dan diadili di pengadilan di China daratan.

Kini, gerakan itu telah berkembang menjadi seruan yang lebih luas untuk memperjuangkan kebebasan politik dan reformasi demokrasi. Pengunjuk rasa khawatir tentang erosi kebebasan di bawah formula "satu negara, dua sistem" yang diadopsi setelah Hong Kong dikembalikan ke China pada 1997.

Sejumlah tuntutan yang disuarakan para demonstran yaitu pencabutan sepenuhnya RUU esktradisi, mengadakan penyelidikan independen terhadap dugaan kebrutalan polisi, berhenti mendeskripsikan protes sebagai "kerusuhan", menghapus dakwaan bagi mereka yang ditangkap serta melanjutkan reformasi politik. (Reuters, Al Jazeera, Channel News Asia dan BBC)