Konfrontasi dengan Ukraina, Dubes Ivanov: Selat Kerch milik Rusia

Hubungan Moskow-Kiev memanas pasca-konfrontasi langsung antara tiga kapal Angkatan Laut Ukraina dan kapal Rusia di Selat Kerch yang berada di antara Semenanjung Crimea dan Rusia.

Ketiga kapal Ukraina itu tengah berlayar dari Odessa ke Mariupol ketika dicegat oleh kapal Rusia. 

Merespons peristiwa tersebut, parlemen Ukraina telah memberlakukan darurat militer atau hukum darurat perang di 10 area di negara itu. Sementara Rusia dilaporkan telah menempatkan batalion keempat sistem rudal pertahanan udara S-400 Triumf di Crimea.

Dimintai responsnya soal itu, Duta Besar Rusia untuk ASEAN Alexander Ivanov menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah provokasi Ukraina.

"Selat Kerch adalah milik Rusia. Itu merupakan wilayah teritorial Rusia. Tiga kapal militer Ukraina mencoba untuk melintasi Selat Kerch ... Kapal patroli Rusia mencoba untuk menghentikan mereka, namun mereka terus berlayar melewati Selat Kerch menuju Laut Azov. Maka sudah menjadi tugas patroli kami untuk menghentikan mereka, dan hal itu pun dilakukan," tutur Dubes Ivanov di kediamannya di Jalan Widya Candra IX pada Jumat, (30/11).

Dubes Ivanov menyebutkan bahwa provokasi yang dilakukan Ukraina berkaitan dengan pemilu presiden yang akan digelar negara itu tahun depan.

"Presiden yang sedang menjabat kehilangan dukungan dari para pemilik suara dan dia khawatir akan gagal dalam pemilu. Jadi, dia mencoba menciptakan provokasi untuk memastikan dukungan suara

"Yang dia lakukan setelah insiden tersebut adalah dia menetapkan darurat militer di 10 wilayah di Ukraina, terutama 10 wilayah ini adalah wilayah perbatasan dan pemilik suara di sana tidak mendukungnya," ungkap Dubes Ivanov.

Menurut diplomat Rusia itu, gagasan untuk memperkenalkan darurat militer di 10 wilayah perbatasan Ukraina bertujuan untuk menekan kebebasan pers dan individu.

"Pada awalnya dia (Presiden Ukraina Petro Poroshenko) ingin memberlakukan darurat militer selama 60 hari, namun parlemen Ukraina tidak mengizinkannya. Dia berhasil menerapkannya selama 30 hari, namun saya yakin dia akan mengupayakannya. Saya yakin dia akan mencoba menciptakan lebih banyak provokasi dengan tujuan untuk memperpanjang darurat militer di wilayah-wilayah di mana mayoritas pemilik suara tidak mendukungnya," papar Ivanov.

"Sayangnya, Barat mendukung Kiev dalam kasus ini. Saya tidak tahu apakah mereka tidak paham motivasi Presiden Poroshenko atau mereka mendukungnya karena dia menyokong Barat dalam setiap isu, baik global mau pun regional. Mungkin keduanya," imbuhnya.

Sebelumnya, pada Rabu (21/11), Kementerian Luar Negeri Rusia telah merilis pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan mereka atas upaya terus menerus Ukraina untuk memperburuk situasi di Laut Azov.

Negeri Beruang Merah sejak tegas menolak tuduhan telah bersikap agresif atau ilegal di Laut Azov dan Selat Kerch. "Sejak reunifikasi dengan Rusia, Crimea dan Sevastopol telah menjadi bagian integral dari Rusia ... Tindakan Rusia di sana konsisten dengan hukum internasional, yang dimaksudkan untuk melindungi keamanan nasionalnya, dan sepadan dengan ancaman ekstremis ke Rusia, termasuk yang berasal dari Ukraina."

"Laut Azov adalah perairan internal Rusia dan Ukraina Rusia dan Ukraina, di mana hanya kapal Rusia dan Ukraina yang menikmati kebebasan navigasi. Selat Kerch bukan dan tidak akan pernah menjadi jalur perairan internasional sesuai dengan semangat Konvensi PBB tentang Hukum Laut (1982), dan karena itu setiap klaim mengenai hak transit atau lintasan yang kapal asing tidak dapat diterapkan di selat," sebut Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya.

Moskow juga membantah tudingan Kiev dan NATO yang mengatakan pihaknya membangun kehadiran militer di Laut Azov. "Pasukan bersenjata Rusia yang  dikerahkan ke sana difungsikan untuk menjaga Jembatan Crimea."

"Tindakan justru diambil oleh Ukraina yang telah mengumumkan keputusan untuk mendirikan pangkalan Angkatan Laut di Berdyansk dan secara sistematis menutup sejumlah wilayah di Laut Azov untuk latihan artileri. Ini mengarah pada militerisasi Laut Azov," jelas Kementerian Luar Negeri Rusia.

Rusia menegaskan pihaknya siap untuk menjalin dialog konstruktif tentang situasi di Laut Azov. "Kami ingin memperingatkan Ukraina atas setiap upaya yang melanggar hukum internasional, untuk merivisi status Laut Azov saat ini sebagai perairan internal Rusia dan Ukraina. Terkait hal ini kami mendesak Kiev untuk menahan diri dari tindakan sembrono untuk secara sepihak menggambarkan perbatasan baru di Laut Azov, yang tidak akan diakui Rusia."

Moskow menganeksasi Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Referendum yang digelar di Crimea pada tahun yang sama menunjukkan bahwa masyarakat Crimea menginginkan kembali bergabung dengan Rusia.