Luxembourg desak Uni Eropa akui Negara Palestina

Luxembourg mendorong rekan-rekannya di Uni Eropa untuk mengakui Palestina. Langkah itu merupakan respons terhadap deklarasi Amerika Serikat baru-baru ini bahwa Washington tidak lagi memandang pemukiman Israel di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional.

Hal itu dilaporkan oleh Channel 13 pada Minggu (8/12).

Laporan tersebut mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Luxembourg Jean Asselborn telah mengirim surat kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa yang baru Josep Borrel dan menteri luar negeri anggota Uni Eropa lainnya yang isinya menyebutkan, Uni Eropa harus terus mempromosikan dan mendukung konsensus yang menyokong solusi dua negara.

"Salah satu cara untuk membantu menyelamatkan solusi ini adalah dengan menciptakan situasi yang lebih adil bagi kedua belah pihak ... Saya percaya bahwa inilah saatnya untuk memulai debat di internal Uni Eropa tentang peluang pengakuan Negara Palestina oleh seluruh negara anggota," tulis Asselborn dalam suratnya.

Dalam suratnya Asselborn juga menyatakan, "Jika kita ingin membantu menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina, kita tidak boleh melupakan kondisi keamanan Israel, sebagaimana pula kita tidak boleh mengabaikan keadilan dan martabat rakyat Palestina."

Asselborn menekankan bahwa pembangunan pemukiman Israel di tanah yang mereka duduki membahayakan proses perdamaian dan merupakan pelanggaran nyata atas hukum internasional.

Usulan Asselborn diharapkan akan dibahas selama pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa berikutnya pada Januari 2020.

Setiap keputusan soal menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain akan diputuskan oleh masing-masing negara anggota Uni Eropa, tetapi Asselborn dilaporkan ingin setidaknya isu ini dibahas di tingkat Uni Eropa.

Laporan Channel 13 mengungkap bahwa para diplomat Israel berusaha keras mencegah usulan Asselborn terwujud. Dan sejumlah pihak menilai, nyaris tidak mungkin bahwa seluruh negara anggota Uni Eropa akan setuju, syarat yang diperlukan untuk menyatakan sikap bersama.

Setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bulan lalu menyatakan bahwa pemerintah AS saat ini mengubah pendiriannya tentang legalitas pemukiman Israel, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini sudah merilis pernyataan yang menegaskan kembali posisi blok itu tetap tidak berubah, yaitu semua aktivitas pemukiman ilegal di bawah hukum internasional dan itu mengikis kelangsungan solusi dua negara serta prospek untuk perdamaian abadi.

Namun, upaya untuk membuat ke-28 negara anggota Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keputusan AS diblokir Hongaria.

Lebih dari 135 negara saat ini telah mengakui Negara Palestina, tetapi sejumlah pemain paling berpengaruh, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman belum mengambil sikap serupa. Dan selama beberapa tahun terakhir, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah mendesak komunitas internasional, terutama negara-negara Eropa, untuk mengakui Palestina.

Abbas meyakini bahwa pengakuan komunitas internasional akan menjaga harapan rakyat Palestina akan perdamaian.

Israel sejak lama berargumen bahwa mengakui kenegaraan Palestina sebelum kesepakatan damai diselesaikan akan menguatkan posisi negosiasi Palestina, membuat situasinya sulit untuk mencapai kesepakatan.

Palestina sendiri sudah tidak lagi memercayai AS sebagai mediator dalam konfliknya dengan Israel, menyebut pemerintahan Donald Trump sepenuhnya bias terhadap Israel dan tidak jujur.

Sejak menjabat pada awal 2017, pemerintah Trump telah mempertontonkan serangkaian kebijakan yang memanjakan Israel, membuat geram rakyat Palestina. Salah satunya, mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota itu. (The Times of Israel dan Al Jazeera)