Masih dibombardir, skenario Gaza pascaperang dibicarakan

Bombardir Israel terhadap Gaza masih terus berlangsung. Tetapi, diskusi tentang nasib Gaza di masa depan, pasca serangan dahsyat yang bertubi-tubi dan menewaskan 10 ribu orang lebih itu, sudah mengemuka. 

Spekulasi yang beredar luas dalam sepekan terakhir ini beragam. Mulai dari usulan pengambilalihan permanen oleh Israel dan pengusiran penduduk Palestina hingga kemungkinan pembentukan pasukan penjaga perdamaian pimpinan Arab yang akan menyerahkan kendali kepada Otoritas Palestina.

Israel melancarkan kampanye militernya untuk menghancurkan Hamas di Jalur Gaza setelah kelompok militan Palestina melancarkan serangan lintas batas ke Israel selatan pada 7 Oktober, menewaskan 1.400 orang dan menyandera sekitar 240 orang.

Hamas telah menjadi badan pemerintahan de facto di Jalur Gaza sejak 2007, ketika mereka menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaannya. 

Terutama di Gaza, Hamas juga mempertahankan kehadirannya di Tepi Barat, kamp pengungsi Palestina di Lebanon, dan memiliki kantor politik di Doha dan kantor perwakilan di Teheran.

Setelah indikasi awal bahwa Israel berencana untuk sepenuhnya menduduki Jalur Gaza setelah Hamas digulingkan oleh operasi darat Pasukan Pertahanan Israel yang sedang berlangsung, pemerintah tampaknya telah mundur, kemungkinan karena tekanan dari Washington.

Berbicara kepada Fox News pada Kamis malam, Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel, mengecilkan gagasan pendudukan, malah menekankan tujuannya adalah untuk “demiliterisasi, deradikalisasi, dan membangun kembali” Jalur Gaza.

Komentarnya sangat berbeda dengan tiga hari sebelumnya ketika Netanyahu mengindikasikan bahwa memang tujuannya adalah pendudukan, dan mengatakan kepada ABC News bahwa Israel akan memiliki tanggung jawab keamanan secara keseluruhan… untuk jangka waktu yang tidak terbatas di Gaza.

Perubahan arah ini terjadi menyusul teguran keras dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken atas kemungkinan pendudukan Israel. Diplomat senior tersebut mengatakan kepada wartawan setelah pembicaraan G7 di Jepang pada hari Rabu bahwa baik Israel maupun Hamas tidak boleh dibiarkan mengatur Gaza.

“Kami tidak berusaha untuk memerintah Gaza, kami tidak berusaha untuk mendudukinya,” kata Netanyahu saat diwawancarai Foxnews. Sebaliknya dia mengatakan Israel harus membentuk “pemerintahan sipil” untuk mengelola wilayah tersebut.

Yossi Mekelberg, profesor hubungan internasional dan mitra Program MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara) di Chatham House London, yakin ketidakpastian tersebut mencerminkan cara konflik berlangsung secara lebih umum.

“Anda harus ingat bahwa perang ini tidak direncanakan oleh Israel; itu dimulai karena terkejut. Jadi, tidak mengherankan jika ada ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya,” kata Mekelberg kepada Arab News.

“Ada beberapa kelompok sayap kanan di Israel yang ingin merebut Gaza dan membangun pemukiman. Di Timur Tengah saya tidak akan pernah mengatakan apa pun tentang apa pun, namun saya tidak yakin ini adalah niatnya. Pemukiman sangat sulit untuk dihapuskan dan Blinken sudah jelas mengenai apa yang akan ditoleransi.”

Memang benar, garis merah AS tidak terbatas pada persoalan pendudukan saja. Ketika anggota Knesset mendorong keras gagasan untuk mengizinkan permukiman di Tepi Barat diperluas hingga ke Gaza, Blinken menegaskan bahwa “tidak akan ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak sekarang, tidak setelah perang.”

Penentangan terang-terangan terhadap pengusiran warga Palestina dari Gaza disambut baik oleh Mekelberg, namun ia mengakui bahwa dampak dari kata-kata tersebut tidak dapat ditentukan seperti halnya nasib Gaza.

“Apakah komentar Blinken ditanggapi serius atau tidak di Israel, itu tergantung pada seberapa besar pendapat pemerintah Israel bahwa AS benar-benar mempercayainya atau tidak,” ujarnya.

“AS perlu memastikan bahwa ini adalah kebijakannya. Bukan hanya karena mereka melayani Amerika, tapi karena mereka juga melayani Israel.”

Penolakan dari AS, setidaknya untuk saat ini, tampaknya berdampak pada seluruh pemerintahan. Pernyataan Blinken menyusul pernyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa oleh John Kirby, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, yang menekankan bahwa Presiden Joe Biden tidak percaya pendudukan di Gaza adalah “hal yang benar untuk dilakukan.”

Mengenai potensi pendudukan, Dr. Ziad Asali, presiden Satuan Tugas Amerika untuk Palestina, bersikap berhati-hati. Meskipun Israel tidak mendapat keuntungan dalam menduduki Gaza, Asali yakin bahwa Israel masih mungkin mendapatkan keuntungan apa pun untuk sementara waktu.

Asali juga kurang yakin akan keberlangsungan status quo, bahkan setelah Blinken menekankan pada hari Rabu bahwa biner Hamas-Israel saat ini di Gaza tidak dapat dibiarkan berlanjut.

“Israel hampir tidak bisa mengatur warga Palestina yang saat ini berada di bawah kendalinya,” katanya kepada Arab News. 

“Saat ini negara ini juga kemungkinan akan menghadapi tantangan-tantangan baru yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan militer saja. Berdasarkan pengalaman masa lalu, saya menduga status quo akan bertahan lebih lama dari perkiraan orang,” terkanya.

Mengenai Israel yang “menemukan” pemerintahan sipil baru, Mekelberg mengatakan “jelas” bahwa tidak akan ada tempat bagi Hamas di Gaza pasca-konflik. Namun, ia juga menekankan perlunya “partai yang mewakili masyarakat,” jika tujuan utamanya adalah menghindari terulangnya serangan 7 Oktober.

“Baik Gaza dan Tepi Barat harus diatur oleh badan yang sama,” katanya. “Perpecahan tidak akan membantu siapa pun dan hanya akan melanggengkan situasi. Sekarang, kita tahu bahwa bukan Hamas saja, selain Iran dan mungkin Qatar… tidak ada yang akan terlibat dengan mereka,“ papar dia.

Jadi yang dibutuhkan adalah partai yang mewakili Palestina. Siapakah orang tersebut masih belum pasti dan, sebagian, akan bergantung pada bagaimana pertempuran ini diakhiri,” serunya.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen telah mengusulkan lima “prinsip dasar” untuk memandu masa depan Jalur Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir. 

Prinsip-prinsip tersebut, yang didasarkan pada perspektif solusi dua negara, termasuk berakhirnya kekuasaan Hamas atas daerah kantong padat penduduk tersebut dan pencabutan blokade ketat yang diberlakukan oleh Israel dan Mesir sejak tahun 2007.

Uni Eropa dan Amerika Serikat menganggap Hamas sebagai organisasi teroris dan tidak memiliki kontak formal dengan kelompok tersebut.

“Hamas terus membangun persenjataannya, sementara perekonomian Gaza terpuruk, jadi ini justru kebalikan dari apa yang kita inginkan. 70% generasi muda di Gaza menganggur. Dan ini hanya akan menyebabkan lebih banyak radikalisasi,” kata von der Leyen pada Senin pagi saat konferensi tahunan Duta Besar UE di Brussels.

“Negara Palestina di masa depan harus bisa bertahan, juga dari sudut pandang ekonomi.”

Lima prinsip untuk Gaza yang diusulkan oleh von der Leyen adalah:  Tidak ada tempat yang aman bagi teroris,  tidak ada pemerintahan yang dipimpin Hamas, tidak ada kehadiran keamanan Israel dalam jangka panjang, tidak ada pemindahan paksa warga Palestina, dan tidak ada blokade berkelanjutan.

“Semua ini mungkin terlihat terlalu ambisius, karena perang masih berkecamuk,” kata von der Leyen. “Tetapi kita tidak boleh menyia-nyiakan upaya untuk menjaga harapan tetap hidup. Untuk menemukan solusi abadi, berdasarkan dua negara, hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan.” imbuh dia meyakinkan.

Solusi mengangkat otoritas Palestina

Solusi di luar pendudukan Israel termasuk mengangkat Otoritas Palestina. Mengingat kelompok ini dipilih oleh warga Palestina di Gaza dan mendukung Hamas, legitimasi kelompok ini masih dipertanyakan. Lebih jauh lagi, seperti yang diungkapkan Mekelberg secara blak-blakan: “Mereka tidak berada dalam posisi untuk mengambil alih.”

Otoritas Palestina tampaknya mempunyai pemikiran berbeda, namun dengan peringatan penting. 

Dalam wawancara baru-baru ini dengan New York Times, Hussein Al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, mengatakan bahwa jika Washington berkomitmen terhadap “solusi dua negara secara penuh,” maka Otoritas Palestina akan bersedia mengambil tindakan tentang peran mengatur Gaza pascaperang.

Al-Sheikh mengatakan hal ini bergantung pada AS yang memaksa Israel untuk mematuhi perjanjian semacam itu – sebuah skenario yang menurutnya “mampu” dicapai oleh pemerintahan Biden.

Dia bukan satu-satunya yang merasakan peluang untuk memperbarui upaya menuju solusi dua negara.Ehud Barak, mantan perdana menteri Israel, juga memberikan dukungannya terhadap perlunya menghidupkan kembali inisiatif ini.

“Saya pikir Israel perlu, dalam kondisi terberat dan paling sulit, untuk tidak pernah melupakan tujuannya,” kata Barak kepada majalah TIME minggu ini.

“Cara yang benar adalah dengan melihat solusi dua negara, bukan karena keadilan bagi rakyat Palestina, yang bukan merupakan prioritas utama saya, namun karena kita memiliki keharusan yang mendesak untuk melepaskan diri dari Palestina demi melindungi keamanan kita sendiri, negara kita, masa depan kita sendiri, identitas kita sendiri,” kata Ehud Barak.

Siapa sebenarnya yang akan berperan sebagai pemimpin pemersatu yang mampu menjembatani perpecahan di antara warga Palestina masih menjadi pertanyaan terbuka, meskipun para komentator memperkirakan seseorang seperti Salam Fayyad, mantan perdana menteri Otoritas Palestina.

Dalam tweet baru-baru ini, Asali bahkan menyatakan bahwa Marwan Barghouti, pemimpin Intifada Pertama dan Kedua yang dipenjara, akan menjadi kandidat yang dipercaya untuk menjadi presiden negara Palestina bersatu jika Israel menyetujui pembebasannya sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera.

Selain memulihkan kekuasaan Otoritas Palestina di Gaza, ada juga seruan untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian internasional, sebuah gagasan yang mendapat dukungan dari AS, dan Kirby mengatakan kepada wartawan di pesawat Air Force One pada hari Rabu bahwa pemerintah sedang mendiskusikan apa yang terjadi pasca- konflik di Gaza seharusnya terlihat seperti ini.

“Jika itu berarti kehadiran internasional, maka itu adalah sesuatu yang sedang kita bicarakan,” katanya, seraya menambahkan bahwa “tidak ada rencana atau niat” bagi pasukan AS untuk terlibat.

Asali mengatakan bahwa Washington tidak mempunyai keinginan yang besar untuk “terjerumus ke dalam kekacauan Timur Tengah” yang akan menuntut lebih banyak dari presiden daripada yang dapat ia berikan pada tahun pemilu, yang mengindikasikan bahwa kekuatan regional mungkin diperlukan.

“Gaza dan para pemimpinnya akan segera menghadapi masalah kemanusiaan besar yang perlu diselesaikan oleh pihak luar. Pihak yang memberikan bantuan akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Gaza dibandingkan pihak lain.

 Tetapi saya tidak percaya Timur Tengah memiliki pemimpin yang tidak mau menerima tanggung jawab atas keputusan strategis mengenai masalah Palestina atau teka-teki saat ini di Gaza,” kata Asali.

Dia tidak sendirian dalam pandangan ini. Salah satu pihak yang digembar-gemborkan bisa mengambil peran ini adalah Mesir, namun Mekelberg mengatakan para pejabat di Kairo tidak ingin melakukan hal tersebut. Meskipun ia berharap ini akan menjadi pengelompokan regional, ia menduga hal ini perlu dilakukan secara “internasional,” dan memperingatkan bahwa akan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

“Hal pertama yang perlu dilakukan oleh siapa pun yang masuk adalah menstabilkan keamanan dan membangun infrastruktur ke tingkat di mana mereka dapat memastikan cukup bantuan yang masuk untuk menyediakan apa yang dibutuhkan manusia,” kata Mekelberg.

“Setelah itu, mereka perlu melihat badan-badan pembangunan, dan membangun kembali institusi-institusi yang diperlukan untuk menjalankan negara.” (arabnews, aljazeera, euronews)