OKI akan rapat bahas rencana Netanyahu caplok wilayah Palestina

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam janji Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menganeksasi Lembah Yordania dan Laut Mati bagian utara, wilayah di Tepi Barat yang diduduki, jika dia memenangi Pemilu Israel.

OKI menganggap deklarasi itu sebagai agresi baru terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pelanggaran terhadap piagam PBB, hukum internasional serta sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

Dalam pernyataan yang diunggah ke situs resminya, Sekretaris Jenderal OKI Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen mengumumkan bahwa organisasi tersebut akan mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri luar negeri.

Pertemuan yang rencananya akan diadakan pada Minggu (15/9) itu digelar atas permintaan Arab Saudi untuk mengatasi eskalasi terbaru, guna mengambil langkah-langkah politik dan hukum untuk menghadapi pendirian Israel yang agresif.

Al-Othaimeen menambahkan, pertemuan tersebut merupakan upaya menggalang dukungan negara-negara Islam membentuk rencana aksi darurat untuk menghadapi deklarasi PM Netanyahu dan menghentikannya melalui segala cara yang memungkinkan.

Dia menyatakan, Israel harus bertanggung jawab atas langkah-langkahnya yang ilegal serta dinilai memperlambat upaya internasional untuk mencapai perdamaian yang adil dan permanen di bawah visi solusi dua negara (two-state solution).

Sekjen Al-Othaimeen meminta semua negara anggota OKI dan organisasi internasional lainnya untuk menentang dan mengutuk deklarasi provokatif PM Netanyahu.

Dia juga mendesak Israel untuk menghentikan segala langkah unilateral yang tidak berdampak terhadap hukum internasional dan melanggar resolusi DK PBB.

Al-Othaimeen mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan kembali pendirian OKI dan negara anggotanya yang akan terus mendukung berdirinya Palestina yang merdeka.

PBB: Janji Netanyahu melanggar hukum

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa pernyataan PM Netanyahu terkait rencananya untuk mencaplok wilayah Palestina merupakan pelanggaran serius terhadap hukum.

"Sekjen Guterres prihatin dengan pernyataan PM Netanyahu yang menyatakan bahwa jika terpilih, dia akan mencaplok Lembah Yordania dan Laut Mati bagian utara sebagai langkah untuk menerapkan kedaulatan Israel," kata Dujarric dalam pernyataannya seperti dilaporkan Anadolu Agency.

Dia menggarisbawahi bahwa langkah tersebut, jika diterapkan, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan akan menghancurkan potensi negosiasi serta perdamaian regional.

Dujarric menekankan, konflik Israel-Palestina harus ditangani sesuai dengan resolusi DK PBB yang memegang solusi dua negara.

Sekitar 70.000 warga Palestina menetap di Lembah Yordania saat ini. Israel mengklaim lembah itu penting bagi keamanan nasionalnya.