Partai pro-demokrasi di Thailand dibubarkan

Sebuah partai pro-demokrasi yang populer di Thailand dibubarkan menyusul pinjaman yang diterimanya dari pemimpinnya.

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan bahwa pinjaman bernilai sekitar US$6 juta untuk Future Forward dari Thanathorn Juangroongruangkit (41) ilegal karena melanggar UU terkait pemilu.

Thanathorn, seorang pengusaha muda pewaris bisnis suku cadang mobil yang kritis terhadap pemerintah, mendirikan partai pada 2018 untuk bertarung dalam pemilu tahun lalu. Performa Future Forward dinilai sangat baik, memenangkan lebih dari enam juta suara.

Partai itu menduduki urutan ketiga sebagai pemilik kursi terbesar di parlemen dengan 80 anggota.

"Thanathorn dan eksekutif partai lainnya juga telah dilarang dari politik selama 10 tahun dan akan kehilangan status anggota parlemen mereka," ujar Thai TV.

Sementara itu, 70 anggota parlemen yang tersisa memiliki waktu 60 hari untuk beralih ke partai baru agar dapat mempertahankan status keanggotaan mereka di parlemen.

Thanathorn berargumen bahwa partainya tidak diberi kesempatan mengumpulkan dana untuk bertarung dalam pemilu. 

Jajak pendapat tahun lalu mengakhiri lima tahun pemerintahan militer, melahirkan koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha. Dia telah berkuasa sejak 2014.

Thailand telah dihantam oleh ketidakstabilan politik selama bertahun-tahun, sebagian besar adalah pertempuran antara pendukung militer dan mantan PM Thaksin Shinawatra. (BBC dan Al Jazeera)