Pascarusuh, sejumlah kantor pemerintah di Hong Kong tetap tutup

Selama sisa pekan ini otoritas Hong Kong akan menutup kantor-kantor pemerintah di distrik keuangan kota itu. Keputusan ini diambil sehari setelah aksi protes yang menentang RUU ekstradisi berujung rusuh pada Rabu (12/6).

Polisi menembakkan peluru karet, gas air mata, dan semprotan merica untuk memukul mundur massa pada Rabu.

Pada Kamis (13/6) pagi waktu setempat, hanya segelintir pemrotes yang masih berada di lokasi demonstrasi di sekitar kantor Dewan Legislatif (LegCo).

Penolakan atas RUU kontroversial itu memicu demonstrasi politik terbesar di Hong Kong sejak kota itu dikembalikan ke China oleh Inggris pada 1997.

Otoritas Rumah Sakit Hong Kong menyatakan bahwa hingga Rabu pukul 22.00 waktu setempat, ada 72 orang berusia 15 tahun hingga 66 tahun yang dirawat akibat terluka dalam kerusuhan. Di antaranya ada dua pria yang berada dalam kondisi kritis.

Di bawah RUU ekstradisi, penduduk Hong Kong, warga negara asing, serta warga China yang menetap atau bepergian ke kota itu dapat terancam diekstradisi jika mereka dicari oleh otoritas China.

RUU itu memicu kekhawatiran karena banyak yang menilai dapat mengancam supremasi hukum dan independensi Hong Kong.

Sebelumnya, protes yang sama juga pecah pada Minggu (10/6) dan dilaporkan diikuti lebih dari satu juta orang. 

Pada Rabu, ribuan demonstran berkumpul di dekat kantor LegCo, sementara ribuan lainnya mundur ke kawasan pusat bisnis Hong Kong yang menjadi tempat gedung pencakar langit menampung kantor-kantor perusahaan global seperti HSBC dan AIA.

Ken Lam, salah satu demonstran yang bekerja di industri makanan dan minuman Hong Kong menegaskan akan tetap mogok kerja sampai RUU itu dihapuskan.

"Saya tidak tahu apa rencana demonstrasi hari ini, saya hanya akan mengikuti arus, tetapi saya pikir jumlah pengunjuk rasa akan lebih sedikit dari kemarin," katanya.

Lalu lintas di sekitar kawasan pusat bisnis telah berjalan normal pada Kamis, tetapi mal Pacific Place di sebelah kantor LegCo tetap ditutup.

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengecam kerusuhan pada Rabu dan mendesak adanya pemulihan ketertiban. Meski sadar ada penentangan keras dari warga Hong Kong, Lam menolak untuk menunda atau menghapus RUU tersebut.

Lam berusaha menenangkan keprihatinan publik dan mengatakan pemerintahannya menciptakan amendemen tambahan dalam RUU tersebut, termasuk perihal perlindungan hak asasi manusia.

Sejumlah kelompok HAM dan beberapa pengacara terkemuka termasuk di antara mereka yang menentang RUU itu, mengklaim bahwa pengadilan China, yang dikendalikan Partai Komunis, menggunakan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, serta kerap mempersulit akses mendapat pengacara.

Media pemerintah China menilai protes anti-RUU ekstradisi itu telah merusak reputasi Hong Kong.

"Pelanggaran hukum adalah hal yang akan merugikan Hong Kong, bukan amendemen yang sedang diusulkan," tulis China Daily dalam laporan pada Kamis.

Kembali beroperasi normal

Beberapa bank yang bermarkas di pusat bisnis pun sudah beroperasi seperti biasa. Namun, beberapa lainnya, termasuk HSBC, memperbolehkan karyawan mereka untuk bekerja dari rumah.

"Sebagai tindakan pencegahan, kami menutup dua kantor yang berada di sekitar lokasi protes. Prioritas kami adalah keselamatan karyawan dan pelanggan," kata HSBC dalam pernyataannya.

Amnesty International mengutuk kekerasan yang digunakan dalam menangani pengunjuk rasa pada Rabu. Sementara itu,  seorang juru bicara Dewan HAM PBB mendorong semua pihak untuk bekerja sama agar situasi membaik.

"Kami meminta semua pihak untuk mengekspresikan pandangan mereka secara damai dan otoritas Hong Kong untuk terlibat dalam dialog yang inklusif dan transparan terkait RUU tersebut," kata juru bicara itu. (Reuters dan BBC)