ASEAN: Pentingnya jaminan keamanan dalam proses repatriasi Rohingya

Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Yuyun Wahyuningrum memaparkan bahwa beberapa waktu lalu, Myanmar mengirim utusan untuk pergi ke kamp pengungsian di Cox Bazar dan Kutupalong, Bangladesh, untuk membahas mengenai repatriasi pengungsi Rohingya yang berada di sana.

Yuyun menjelaskan, sudah ada asumsi kuat bahwa para pengungsi Rohingya akan pulang kembali ke Myanmar. Untuk itu, perlu ada jaminan keamanan bagi mereka yang akan dipulangkan.

"Jika para pengungsi tahu ada jaminan keamanan di negara asal, mereka pasti akan pulang tanpa bujukan pemerintah. Namun, justru jaminan keamanan itu yang belum dapat dipastikan oleh Myanmar hingga saat ini. Itulah mengapa banyak pengungsi Rohingya enggan pulang," jelas Yuyun dalam diskusi "Talking ASEAN" di Habibie Center, Jakarta, Kamis (4/7).

Senada dengan Yuyun, Plt. Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Michael Tene menyatakan bahwa repatriasi harus mencakup keselamatan dan keamanan para pengungsi.

"Jika tidak ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi para pengungsi, proses repatriasi tidak akan berjalan," tuturnya.

Terkait isu Rakhine State, lanjutnya, Indonesia memanfaatkan jalur bilateral dengan Myanmar maupun melalui ASEAN. Tindakan utama yang sekarang dilakukan oleh ASEAN adalah membantu pemerintah Myanmar dalam persiapan repatriasi.

Michael menjelaskan bahwa itulah sebabnya ASEAN mengirim tim penilaian kebutuhan awal (PNA) dari ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre) untuk pergi ke kamp pengungsi internal (IDP) di Rakhine State.

"Laporan terbaru AHA Centre mengidentifikasi di bidang-bidang mana ASEAN dapat membantu pemerintah Myanmar melakukan repatriasi," jelasnya.

Meski begitu, Yuyun menyatakan bahwa banyak pengungsi Rohingya di Cox Bazar dan Kutupalong yang kecewa atas laporan AHA Centre. Menurutnya, para pengungsi merasa diabaikan dan tidak didengar oleh ASEAN maupun Myanmar.

"Laporan AHA Centre berisi wawancara dengan para pengungsi di IDP, tapi badan ASEAN itu tidak memiliki mandat untuk pergi ke Bangladesh dan berbicara dengan para pengungsi yang berada di sana," kata Yuyun.

Oleh sebab itu, Yuyun menyarankan agar ASEAN, Myanmar dan Bangladesh perlu bekerja sama dan mendengarkan pendapat para pengungsi Rohingya.

Yuyun turut mengkritisi beberapa bagian dalam laporan tersebut, salah satunya mengenai persyaratan pemerintah Myanmar menerima kembali pengungsi Rohingya.

"Myanmar mengatakan para pengungsi akan diterima kembali jika mereka tidak pernah terlibat dengan terorisme. Tapi definisi terorisme menurut Myanmar itu seperti apa? Ini tidak dijelaskan dan masih abu-abu," ujarnya.

Selain itu, laporan AHA Centre tidak menjelaskan bagaimana ASEAN dapat menjamin keselamatan para pengungsi dalam proses repatriasi.

Yuyun merekomendasikan Myanmar untuk mengundang perwakilan ASEAN untuk mengamati proses repatriasi atau mengundang entitas ASEAN untuk memberi bantuan teknis dalam proses tersebut.

AICHR sendiri, lanjutnya, mencoba untuk melibatkan semua negara anggota ASEAN dalam menghadapi persoalan tersebut.

"AICHR akan terus terlibat dan menawarkan bantuan teknis terkait penanganan masalah ini dari perspektif hak asasi manusia," kata Yuyun.