Presiden Prancis minta maaf atas pembantaian di Paris pada 1961

Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Sabtu mengutuk tindakan keras yang mematikan oleh polisi Paris pada tahun 1961 terhadap orang-orang Aljazair yang melakukan demonstrasi. Pembunuhan itu menurut Macron sebagai tindakan yang "tidak dapat dimaafkan". Meski begitu, para aktivis masih kecewa. Mereka mengharapkan pengakuan tanggung jawab yang lebih kuat dari Macron.

Macron mengatakan kepada kerabat korban pada peringatan 60 tahun pertumpahan darah, yang skalanya telah ditutup-tutupi selama beberapa dekade, bahwa "kejahatan" dilakukan pada malam 17 Oktober 1961 di bawah komando kepala polisi Paris Maurice Papon yang terkenal kejam. 

Dia mengakui bahwa beberapa lusin pengunjuk rasa telah terbunuh, "tubuh mereka dibuang ke Sungai Seine". Macron pun memberikan penghormatan kepada mereka.

Jumlah korban tidak pernah dibuat jelas dan beberapa aktivis menghawatirkan korban yang terbunuh mencapai ratusan orang.

Macron "mengakui fakta: bahwa kejahatan yang dilakukan malam itu di bawah Maurice Papon tidak dapat dimaafkan untuk Republik", kata Elysee.

"Tragedi ini sudah lama ditutup-tutupi, disangkal atau disembunyikan."

Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mengatakan ada "keprihatinan kuat untuk menangani masalah sejarah dan ingatan tanpa rasa puas diri atau prinsip kompromi, dan dengan rasa tanggung jawab yang tajam", bebas dari "dominasi pemikiran kolonialis yang arogan", kata kantornya.

Penumpasan tahun 1961 yang mematikan mengungkapkan kengerian "pembantaian dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang akan tetap terukir dalam ingatan kolektif", katanya.

Bachir Ben-Aissa Saadi ikut serta dalam rapat umum tersebut dan saat itu berusia 14 tahun.

"Ada mayat di semua sisi, saya sangat takut," katanya.

Unjuk rasa itu diadakan pada tahun terakhir dari upaya Prancis yang semakin keras untuk mempertahankan Aljazair sebagai koloni Afrika utara, dan di tengah kampanye pengeboman yang ditujukan ke daratan Prancis oleh militan pro-kemerdekaan.

Papon pada 1980-an terungkap telah menjadi kolaborator dengan Nazi pendudukan dalam Perang Dunia Kedua dan terlibat dalam deportasi orang-orang Yahudi. Dia dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi kemudian dibebaskan.

Macron menawarkan permintaan maaf paling jujur ​​hingga saat ini

Macron, presiden Prancis pertama yang menghadiri upacara peringatan bagi mereka yang terbunuh, mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang mereka di jembatan Bezons di atas Seine di pinggiran Paris tempat protes dimulai.

Komentarnya bahwa kejahatan dilakukan lebih jauh dari pendahulunya Francois Hollande, yang mengakui pada 2012 bahwa orang-orang Aljazair yang memprotes telah "dibunuh selama penindasan berdarah".

Presiden, pemimpin pertama Prancis yang lahir setelah era kolonial, telah memprioritaskan rekonsiliasi historis dan menjalin hubungan modern dengan bekas jajahan.

Namun, dengan pemilihan yang tidak jauh dari jalurnya, dia khawatir akan memprovokasi reaksi dari lawan politik.

Lawan pemilu sayap kanannya, nasionalis Marine Le Pen dan Eric Zemmour, adalah kritikus blak-blakan atas upaya untuk mengakui atau menunjukkan pertobatan atas kejahatan masa lalu.

Sejarawan Emmanuel Blanchard mengatakan kepada AFP bahwa komentar Macron mewakili "kemajuan" dan telah "lebih jauh" daripada yang dibuat oleh Hollande pada tahun 2012.

Namun dia mempermasalahkan keputusan untuk memberikan tanggung jawab pada Papon saja, dengan mengatakan bahwa perdana menteri saat itu Michel Debre dan presiden Charles de Gaulle tidak dimintai pertanggungjawaban atas penyembunyian berikutnya atau fakta bahwa Papon akan tetap menjadi kepala polisi Paris sampai tahun 1967.

Pernyataan itu "merupakan kemajuan tetapi tidak lengkap. Kami berharap lebih," kata Mimouna Hadjam dari asosiasi antirasisme Afrika93 kepada AFP.

"Papon tidak bertindak sendiri. Orang-orang disiksa, dibantai di jantung kota Paris dan para petinggi tahu," tambah Hadjam.

Domonique Sopo, kepala SOS Racism, mengatakan meski komentar tersebut disambut baik, Macron menunjukkan kecenderungan untuk mengambil "langkah kecil" dalam masalah tersebut dengan mengurangi tanggung jawab hanya kepada Papon saja.

Protes tahun 1961 diserukan sebagai tanggapan atas jam malam yang ketat yang diberlakukan pada warga Aljazair untuk mencegah gerakan perlawanan FLN bawah tanah mengumpulkan dana menyusul serentetan serangan mematikan terhadap petugas polisi Prancis.

Sebuah laporan yang ditugaskan oleh presiden dari sejarawan Benjamin Stora awal tahun ini mendesak diadakannya komisi kebenaran atas perang Aljazair, tetapi Macron mengesampingkan permintaan maaf resmi apa pun.(Thenationalnews)