Senat gagal hindari veto Trump soal kewenangan perangi Iran

Senat Amerika Serikat pada Kamis (7/5) gagal menyampingkan veto Presiden Donald Trump dari resolusi yang akan mengekang kemampuannya untuk berperang melawan Iran dengan mengharuskannya mendapat otorisasi kongres.

Pemungutan suara di Senat berakhir dengan perolehan 49-44, belum memenuhi mayoritas dua per tiga atau 67 suara yang dibutuhkan untuk menyampingkan veto.

Resolusi, yang dipimpin oleh Senator Tim Kaine dari Partai Demokrat, lolos di Senat yang dikuasai Partai Republik dan DPR yang dikuasai Demokrat pada awal tahun ini dengan dukungan bipartisan.

Trump memvetonya pada Rabu, menyebut resolusi itu sangat menghina dan menuduh Demokrat mengejar isu ini karena alasan politik. Sementara Kaine meresponsnya dengan mengatakan bahwa kongres melakukan tugasnya dengan mencoba menegaskan wewenangnya dalam pertimbangan penggunaan kekuatan militer.

"Itu bukan upaya partisan. Sejak awal, ini bipartisan," tegas Kaine sebelum pemungutan suara. "Ini diperkenalkan untuk menghentikan perang yang tidak ada gunanya."

Trump juga berpendapat bahwa sebagai panglima tertinggi dia perlu mempertahankan otoritas luas atas aksi militer terhadap Iran. Trump pada 2018 menarik AS hengkang dari kesepakatan nuklir 2015 yang dicapai di bawah pendahulunya, Barack Obama, dan mengampanyekan tekanan maksimum terhadap Teheran.

Resolusi kekuatan perang diperkenalkan beberapa pekan setelah Trump memerintahkan serangan pada Januari yang menewaskan komandan militer Iran Qasem Soleimani di Baghdad, Irak. Serangan tersebut memicu kekhawatiran akan konflik baru di Timur Tengah dan anggota kongres yang frustasi dari kedua belah partai mengatakan mereka tidak diberi pengarahan yang cukup tentang keputusan tersebut.

Veto yang dikeluarkan Trump, merupakan yang ketujuh selama dia menjabat tiga tahun terakhir.

Resolusi kekuatan perang tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian upaya oleh anggota parlemen dari kedua belah partai, selama kepresidenan Obama dan Trump, untuk merebut kembali hak konstitusional kongres dalam menyatakan perang.

Sumber : Reuters