Taiwan bantah isu mahasiswa Indonesia alami kerja paksa

Pemerintah Taiwan melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Taiwan (TETO) membantah keras kabar kerja paksa yang dialami pelajar Indonesia yang berpartisipasi dalam program kuliah-magang Hsing Wu University.

Ketua TETO John Chen menyatakan, Kementerian Pendidikan Taiwan (MOE) telah menyelidiki kasus ini sejak 28 Desember 2018. Pada Kamis (3/1) pejabat dari MOE didampingi oleh tiga pejabat Indonesia dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei telah mengunjungi dan mewawancarai para mahasiswa Hsing Wu University.

"Mereka (para pelajar) menyangkal bahwa mereka dilecehkan dalam program magang tersebut," tutur John dalam konferensi pers yang digelar di kantor TETO, Jakarta, Jumat (4/1). "Laporan yang menyatakan adanya kerja paksa itu hoaks."

Menurut John, pemerintah Taiwan selalu mementingkan kesejahteraan mahasiswa dan pekerja asing. Dia menekankan, pemerintah mewajibkan semua universitas dan perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam program kuliah-magang untuk mengikuti aturan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan pemerintah Taiwan, John menyatakan bahwa setiap siswa program kuliah-magang di tahun pertama tidak akan diizinkan untuk bekerja lebih dari 20 jam setiap pekan, kecuali saat liburan musim panas dan musim dingin.

Selain itu, setiap pelajar juga harus mendapat izin kerja dan mendapat hak sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan Taiwan.

"Mereka harus memiliki asuransi kesehatan, mendapatkan bayaran yang sesuai, dibayar dua kali lipat bila lembur, transportasi ke tempat kerja yang diatur oleh univeritas masing-masing," jelas John.

John menegaskan bahwa pemerintah Taiwan terus memantau program kuliah-magang yang sudah berjalan sejak 2017 ini. 

Dia juga membantah laporan yang menyatakan bahwa ada universitas dan tempat kerja yang menyediakan makanan mengandung babi atau non-halal kepada para mahasiswa Indonesia yang mayoritas muslim.

"Beberapa laporan menyebut bahwa para pelajar dipaksa untuk makan daging babi, itu tidak benar, itu bohong. Sehingga laporan semacam ini pada dasarnya adalah hoaks," ujarnya.

Untuk menjaga kualitas program kuliah-magang ini, lanjut John, pemerintah tidak segan menjatuhkan sanksi jika menemukan praktik yang menyimpang.

"Pemerintah akan mencabut hak universitas untuk berpartisipasi dalam program kerja sama industri dengan universitas terkait. Selain itu, universitas yang terlibat dalam aktivitas magang ilegal akan dituntut," ungkap John.

Sedangkan terkait jam kerja yang dikabarkan melebihi batas normal, menurut John, hal ini mungkin merupakan kesalahpahaman.

"Tidak benar pelajar dipaksa bekerja 20 jam sehari. Maksimal pelajar bekerja delapan jam per harinya, dengan tambahan dua jam untuk istirahat," ungkapnya.

John menjelaskan, mahasiswa yang magang di pabrik diberi bayaran sesuai dengan upah minimum di Taiwan, yakni US$750 per bulannya. Selain mendapat upah, kerja magang para pelajar pun termasuk dalam satuan kredit semester (SKS) kuliah mereka.

Program kuliah-magang sejatinya ditujukan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Maka dari itu, pada tahun pertama perkuliahan, mahasiswa asing yang tergabung dalam program ini mendapat subsidi US$3000 per orang.

Baru pada tahun kedua, mahasiswa akan mulai menjalani praktik kuliah-magang di sejumlah perusahaan dan ditempatkan sesuai dengan penjurusan kuliah mereka masing-masing.

Universitas dan perusahaan yang mengikuti program ini telah disaring oleh MOE dan pemerintah pun secara reguler melakukan kunjungan ke universitas untuk memeriksa kelayakan dan kondisi program kuliah-magang. 

"Tentunya MOE mengadakan kunjungan reguler sejak 2017. Bahkan sebelum ada pemberitaan ini, utusan MOE sendiri sudah mengunjungi Hsing Wu University selama enam kali untuk melihat kualitas mereka," tutur John.

Indonesia hentikan program perekrutan

Merespons kabar dugaan kerja paksa pelajar Indonesia, pada Rabu (2/1) pemerintah Indonesia sementara menghentikan perekrutan serta pengiriman mahasiswa asing dalam program kuliah-magang.

TETO berharap semuanya dapat diklarifikasi dan akan berbicara dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua pihak.

"Ketika situasi secara keseluruhan sudah jelas, saya berharap program ini akan dilanjutkan sesegera mungkin," jelas John.