Taiwan kecam kediktatoran China

Tepat pada perayaan 70 tahun berdirinya Tiongkok pada Selasa (1/10), pemerintah Taiwan mengutuk apa yang mereka sebut sebagai kediktatoran China.

Taiwan mengatakan China adalah ancaman bagi perdamaian dunia dan selalu berupaya mencari alasan untuk melakukan ekspansi militer.

Pasukan nasionalis yang kalah dalam perang saudara dengan pasukan komunis pimpinan Mao Zedong melarikan diri ke Taiwan pada 1949. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang dan tidak menyampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa mereka kembali di bawah kendali Beijing.

Berpidato di hadapan parade militer besar-besaran di Beijing pada Selasa, Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa China akan mempromosikan pembangunan hubungan yang damai dengan Taiwan dan mengupayakan terwujudnya reunifikasi.

Dewan Urusan Daratan Taiwan menanggapi komentar Xi dengan mengatakan bahwa pulau itu tidak akan pernah menerima formula "Satu Negara, Dua Sistem".

Formula tersebut adalah landasan serupa yang diterapkan di Hong Kong dan Makau.

"Partai Komunis China telah bertahan dengan kediktatoran mereka selama 70 tahun, konsep pemerintahan yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia," tutur dewan itu.

Dewan itu mengklaim bahwa seruan China terkait reunifikasi dan persatuan hanya alasan untuk melakukan ekspansi militer yang mengancam perdamaian dan demokrasi regional serta global.

"Kelangsungan hidup dan pengembangan China daratan tidak terikat pada satu orang atau satu partai," ujar dewan tersebut.

Mereka menegaskan bahwa China tidak dapat memaksa Taiwan untuk menerima posisinya.

China telah memberikan tekanan pada Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, yang akan menghadapi pilpres pada Januari 2020. Beijing menganggap dia ingin mendorong kemerdekaan resmi pulau itu.

Selain itu, Tiongkok juga marah atas dukungan Taiwan terhadap demonstrasi antipemerintah di Hong Kong.

"Kami adalah negara demokrasi yang akan mendukung siapa pun di dunia yang mengejar demokrasi dan kebebasan," kata Tsai Ing-wen kepada wartawan pada Selasa.

Dia menyatakan bahwa penguasa mana pun perlu mendengarkan serta menghormati kehendak rakyat yang menginginkan kebebasan dan demokrasi.

Sumber : Reuters