Terjerat 3 kasus korupsi, PM Israel minta imunitas

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta imunitas atas tiga kasus korupsi yang menjeratnya. Netanyahu menghadapi dakwaan atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Permintaan Netanyahu itu diajukan ke Parlemen Israel atau Knesset pada Rabu (1/1) malam.

"Apa yang dilakukan terhadap saya adalah peradilan dengan menyesatkan publik," kata Netanyahu. "RUU Imunitas dimaksudkan untuk melindungi pejabat terpilih dari proses hukum yang dibuat-buat ... yang ditujukan untuk merusak kehendak rakyat. RUU ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih dapat melayani rakyat sesuai dengan kehendak rakyat, bukan kehendak panitera." 

Tuduhan terhadap Netanyahu muncul pada November. Sang PM menyebut bahwa proses pidana yang tengah berlangsung adalah percobaan kudeta dari kubu sayap kiri dan media.

Permintaan imunitas oleh Netanyahu tersebut dikecam oleh rival utamanya yang memimpin Aliansi Biru dan Putih, Benny Gantz. Dia menegaskan bahwa dalam pemilu yang akan berlangsung pada Maret mendatang, rakyat Israel memiliki dua pilihan.

"Kepentingan Netanyahu yang akan menang atau kepentingan nasional yang akan menang. Pemerintah yang memiliki kekebalan ekstrem atau pemerintah persatuan. Kerajaan Netanyahu atau Negara Israel," ujar Gantz. 

"Biru dan Putih yang saya pimpin akan melakukan segalanya sesuai dengan hukum."

Anggota Knesset, termasuk PM, secara hukum berhak untuk meminta imunitas parlemen dari penuntutan. Namun, Komite Parlemen yang menjadi pihak yang mempertimbangkan permintaan tersebut, belum dibentuk sejak Pemilu Israel pada April memicu lahirnya kebuntuan politik berkepanjangan.

Pemilu kedua pada September gagal memecah kebuntuan tersebut dan lagi, tidak ada Komite Parlemen yang terbentuk. Tanpa komite tersebut, tidak ada cara untuk mempertimbangkan permintaan Netanyahu.

Sejumlah politikus oposisi menuturkan mereka akan mengupayakan pembentukan komite sementara. Belum ada rincian lebih lanjut terkait ini.

Jika diberikan, imunitas dari penuntutan hanya akan berlaku bagi Knesset saat ini. Artinya, Netanyahu harus kembali mengajukan permintaan serupa usai pemilu.

Tidak lama setelah Netanyahu membuat pengumuman, mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman yang memimpin Partai Yisrael Beiteinu, menekankan bahwa pihaknya dengan suara bulat menentang permintaan imunitas.

"Sekarang menjadi jelas bahwa kepentingan Netanyahu adalah imunitas ... Israel telah menjadi sandera dari masalah pribadi Netanyahu," ungkap Lieberman.

Di bawah hukum Israel, anggota Knesset dapat meminta imunitas dengan mengajukan satu dari empat alasan, yaitu melindungi kebebasan berekspresi, jaksa bertindak dengan iktikad buruk atau mendiskriminasi, Knesset telah mendisiplinkan anggota dan tidak ada kepentingan publik dalam persidangan, serta proses pidana akan menyebabkan kerusakan serius pada fungsi Knesset, komitenya, atau kehendak pemilih.

Jika permintaannya ditolak, Netanyahu tidak harus segera mengundurkan diri. Di bawah hukum Israel, dia tetap dapat menjadi PM saat persidangan berlangsung. PM harus mundur jika terbukti bersalah dan berlangsung proses banding, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Sejak UU Imunitas diperbarui pada 2005, belum ada anggota Knesset yang mendapatkannya. Sebelum 2005, imunitas diberikan secara otomatis. (CNN)