Menggowes di tengah pandemi: Gaya hidup sehat yang tak didukung infrastruktur

Sudah hampir tiga bulan Jonathan rutin menggowes sepeda. Tak hanya untuk berolahraga, pemuda berusia 26 tahun itu kini juga telah menjadikan sepeda sebagai alat transportasi untuk mengantarnya dari rumah ke kantor. 

"Waktu itu (saya) sebatas menjadikan sepeda sebagai alat olahraga semata. Belum sebagai transportasi ke kantor," ujar Jonathan saat berbincang dengan Alinea.id di kawasan Pesing, Jakarta Barat, Kamis (25/6) petang. 

Jonathan "berkenalan" dengan sepeda pada September 2019. Meski ikut tergabung dalam komunitas Bike to Work (B2W), pada mulanya Jonathan hanya bersepeda untuk menurunkan berat badannya. Ia sempat 110 kilogram.

Akan tetapi, setelah berat badannya turun hingga 20 kilogram, Jonathan memutuskan untuk bersepeda ke kantor. "Di luar itu saya juga mulai peduli dengan lingkungan," ujar pria yang berkerja di sektor jasa konstruksi itu. 

Jonathan tinggal di kawasan Sangiang, Tangerang, Banten dan bekerja di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Artinya, setiap hari dia harus menggowes sepedanya menempuh jarak hingga 25 kilometer untuk sampai ke kantor. 

Menurut Jonathan, menggowes sepeda di rute hariannya itu sebenarnya tidak ideal. "Sepanjang Jalan Daan Mogot itu sebenarnya rawan sekali bagi pesepeda karena selain jalur cepat dan banyak kendaraan besar, tidak ada fasilitas penunjang bagi pesepeda," kata dia. 

Seiring kian populernya bersepeda di tengah pandemi Covid-19, Jonathan juga tidak ketinggalan. Beberapa waktu lalu, ia pun ikut-ikutan membeli baru jenis Minivelo. "Saya beli karena ingin mencoba semua jenis sepeda," kata dia.

Jika Jonathan tergolong penggowes lama, lain halnya dengan Aris Munandar, 26 tahun. Warga Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, itu mengaku baru saja punya sepeda lipat pada era pandemi Covid-19.
 
"Awalnya saya lihat di jalan mulai banyak orang pakai sepeda. Terus juga lihat ada yang posting jual sepeda. Ya, sudah akhirnya saya beli sepeda," ucapnya kepada Alinea.id. 

Sehari-hari, Aris bekerja sebagai guru sebuah sekolah dasar di kawasan Kebon Nanas, Tangerang, Banten. Setelah punya sepeda, Aris mengaku mulai rajin menggowes dari rumah ke tempat kerja. "Ya, sesekali dipakai ke sekolah. Kadang saya masih pakai motor," tutur dia. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia (Apsindo) Eko Wibowo Utomo mengakui bahwa pembelian sepeda saat  meningkat drastis seiring bergulirnya era new normal alias kenormalan baru. Menurut Eko, peningkatan angka penjualan kali ini bahkan melampaui tren penjualan pada masa Lebaran.

"Dalam siklus satu tahun, peningkatan itu terjadi pada liburan sekolah dan sesudah Lebaran. Itu pasti penjualan meningkat 2%-2,5% dari penjualan normal. Penjualan sepeda saat ini meningkat 4 hingga 5 kali lipat dari siklus normal, sehingga banyak produsen enggak bisa memenuhi permintaan," jelas Eko kepada Alinea.id, Rabu (24/6).

Menurut catatan Apsindo, peningkatan angka penjualan paling signifikan terjadi pada jenis sepeda lipat, yakni sebesar 40%. Adapun sepeda anak dan sepeda gunung atau mountain bike (MTB) sama-sama naik angka penjualannya sebesar 20%. "Kemudian sepeda balap sebesar 15% serta lainnya 5%," imbuh Eko. 

Eko menjelaskan kenaikan angka penjualan sepeda sudah mulai terasa sejak awal Mei 2020. Ketika itu, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah berlaku, sehingga tempat-tempat rekreasi dan olahraga ditutup. 

"Saat itu orang mulai jenuh di rumah saja dan mulai sulit mengakses fasilitas kesehatan. Karena pusat olahraga seperti lapangan basket, lapangan futsal dan tempat gym itu tutup, masyarakat beralih menggunakan sepeda. Sepeda juga punya aspek rekreasi," terang dia.

Menurut Eko, tren menggowes sepeda di tengah pandemi juga didorong kekhawatiran masyarakat terhadap penularan Covid-19 saat menggunakan transportasi publik. 

"Nah, banyaknya komunitas sepeda seperti di kantor dan lingkungan rumah juga mendorong masyarakat supaya menggunakan sepeda sebagai alat transportasi jarak pendek," kata dia. 

Eko menilai peningkatan penjualan bukan pertanda tren bersepeda bakal bertahan lama. "Kecuali bila sepeda sudah menjadi sarana transportasi seperti di Eropa. Kalau ini didukung dengan regulasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, pasti sepeda bisa menjadi alat transportasi," kata dia.

 
Butuh dukungan pemerintah

Ketua B2W Indonesia Poetoet Soedarjanto menilai peran pemerintah penting untuk memastikan tren menggowes di era pandemi ini bertahan menjadi sebuah gaya hidup. Menurut dia, pemilik sepeda tidak akan berani menggowes ke kantor selama fasilitas dan infrastruktur penunjang aktivitas bersepeda masih minim. 

"Kebanyakan masyarakat masih menjadikan sepeda sebagai alat olahraga semata dan belum sebagai alat mobilitas. Banyak teman-teman belum berani menggunakan sepeda ke kantor, ya, karena masih mengkhawatirkan dari segi keselamatan," Poetoet kepada Alinea.id, Rabu  (24/6).

Kesimpulan itu diperkuat hasil survei yang digelar B2W Indonesia bersama sejumlah komunitas sepeda di 32 provinsi, baru-baru ini. Dari survei terhadap lebih 14.000 responden pesepeda, sebanyak 57% diantaranya menjadikan sepeda sebagai media olahraga.

Di lain sisi, hanya 43% yang menggunakan sepeda untuk alat transportasi utama. "Jadi, dari hasil survei yang kita lakukan seminggu lalu cenderung banyak yang hanya untuk olahraga saja," jelas Poetot

Berkaca pada hasil survei itu, Poetoet menilai sebanyak 57% pemilik sepeda kemungkinan besar hanya bakal menjadi pesepeda musiman. "Oleh karenanya, perlu ada campaign bahwa bersepeda dapat menyelesaikan tiga masalah lalu lintas, yaitu mengurangi kemacetan, mengurangi tingkat polusi udara, dan mengurangi angka kecelakaan," kata dia.

Sejauh ini, menurut Poetoet, Pemprov DKI Jakarta terdepan dalam membangun infrastruktur yang ramah buat pesepeda. Itu dibuktikan dengan membangun jalur sepeda sepanjang 63 kilometer di berbagai ruas jalan di ibu kota.  

"Tapi kalau dibilang cukup, ya, saya mohon maaf harus saya sampaikan secara jujur tidak cukup. Kenapa? Baru 63 kilometer kok. Tapi, persoalannya di berbagai kota itu. Kalau bangun jalan, ya, jalan aja. Trotoarnya enggak," kata dia. 

Kewajiban menyediakan fasilitas dan infrastruktu bagi pesepeda sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian, menurut Poetot, kebanyakan pemerintah daerah masih mengabaikannya. 

Kepada Alinea.id, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Polana Pramesti, mengatakan BPTJ sebenarnya sudah menyusun pedoman-pedoman pengembangan transportasi yang ramah lingkungan sejak 2018. 

Sebagaimana isi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), menurut Polana, aktivitas bersepeda dan berjalan kaki termasuk salah satu yang wajib dibangun fasilitasnya. 

Dalam RITJ, pengembangan transportasi sepeda dirancang paralel dengan angkutan umum. Dengan begitu, fasilitas penunjang kegiatan bersepeda wajib dibangun di simpul-simpul transportasi untuk mendukung mobilitas pesepeda.

"Dan pembangunan jalur khusus sepeda di jalan arteri, akses menuju atau dari simpul transportasi dan pembangunan jalur sepeda di kawasan TOD atau kawasan integrasi angkutan umum massal. Jadi, tidak terpisahkan dengan angkutan umum massal," ujar dia.  

Dijelaskan Polana, ada 9 pilar program RITJ yang pengerjaannya dibagi ke dalam 3 tahap, yakni tahap 1 pada periode 2018-2019, tahap 2 pada periode 2020-2024, dan tahap 3 pada periode 2025-2029. Dalam RITJ, para kepala daerah ditetapkan sebagai pelaksana program sedangkan BPTJ bertindak sebagai koordinator. 

"Jadi setiap daerah diminta untuk menyusun rencana aksi guna melakukan program-program ini. Pengembangan transportasi sepeda ada semua di ketiga tahap di RITJ itu," tutur dia. 

Diakui dia, baru DKI Jakarta saja yang terbilang serius menjalankan program-program dalam RITJ. Daerah-daerah lain cenderung terbentur persoalan-persoalan terkait tata ruang dan anggaran. "Kadang terbentur karena ada kontestasi pilkada di daerah tersebut," kata dia. 

Terlepas dari berbagai kendala yang muncul, Polana berharap para kepala daerah segera menyiapkan rencana aksi untuk menjalankan program-program RITJ. "Dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2018 ada keharusan bagi masing-masing kepala daerah di Jabodetabek untuk melakukan rencana aksi," imbuhnya.