Agar fintech berumur panjang

Meski memiliki peluang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital, tapi keberadaan fintech tetap dihadapkan pada berbagai tantangan. Direktur Aftech, Ajisatria Suleiman menuturkan, perlu ada kebijakan khusus yang mampu menekan biaya akuisisi nasabah, meminimalisasi risiko fraud, dan juga dapat melindungi konsumen yang beritikad baik. Tak hanya berupa Code of Conduct (CoC) semata.

“Ke depannya kami berharap risiko fraud dari nasabah palsu dan risiko gagal bayar dapat diminimalisasi dengan penguatan akses identitas berbasis biometrik, dan juga akses ke layanan biro kredit," ujar Ajisatria.

Saat ini sudah ada pengaturan di OJK terkait e-KYC dan informasi kredit, sehingga yang dibutuhkan adalah implementasi di level teknisnya, terutama yang bersifat lintas kementerian seperti contohnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo.

"Perluasan akses digital juga menjadi hal yang penting untuk perluasan pasar dari bisnis itu sendiri," jelasnya.

Kuncinya memang teknologi dan akses atas itu. Di Indonesia, teknologi internet belum merata di seluruh Indonesia. Dari total masyarakat Indonesia sejumlah 262 juta orang, baru 50% atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017. Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII) menerangkan, 72,41% masih dari kalangan masyarakat urban. Pemanfaatannya tak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga membeli barang, memesan transportasi, hingga keperluan bisnis.