Jejak politik Bro Giring 

Setelah lebih dari setahun mengemban jabatan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mantan vokalis band Nidji, Giring Ganesha resmi menduduki kursi PSI-1. Giring menggantikan Grace Natalie yang naik pangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina PSI. 

Penunjukan Giring diumumkan langsung Grace lewat telekonferensi yang dihadiri jajaran petinggi PSI pada pertengahan November lalu. Di hadapan para kader, Grace membacakan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait perubahan struktur kepengurusan PSI.

“Hal ini membuktikan bahwa PSI mengutamakan regenerasi dan integritas ketimbang dominasi tokoh sentral,” tulis Giring dalam unggahan foto pada akun Instagram pribadinya @giring, Rabu (17/11).

Giring memegang jabatan pelaksana tugas Ketum PSI sejak 18 Agustus 2020. Kursi PSI-1 diberikan kepada Giring lantaran Grace ingin fokus  menuntaskan studi magister di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. 

Wakil Sekretaris Jenderal PSI Satia Chandra Wiguna menegaskan proses pemilihan Giring telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal partai. Dewan Pengurus Pusat (DPP) PSI mengajukan nama Giring lantaran kinerjanya dianggap baik saat memimpin PSI selama Grace absen. 

"Ini kader kita yang dipilih oleh teman-teman DPP PSI. Jadi, ini sudah sesuai prosedur dan mekanisme di internal partai (Giring) terpilih menjadi ketua umum,” tutur Chandra saat dihubungi Alinea.id, Kamis (9/12)

Dari DPP, kata Chandra, nama Giring kemudian diajukan ke Mahkamah Partai dan Dewan Pembina PSI. Di kedua badan itu, rekam jejak serta visi-misi Giring sebagai ketua umum dibahas. Setelah melalui proses tersebut, barulah Giring disepakati sebagai pengganti Grace. 

Giring baru bergabung dengan PSI pada 2017 silam. Pada 2019, ia tercatat menjadi salah satu caleg PSI untuk ditempatkan di Gedung DPR. Meskipun mengantongi suara terbesar di dapilnya di Jawa Barat, Giring tak bisa melenggang ke Senayan lantaran PSI tak lolos ambang batas parlemen.