Memanfaatkan pendekatan yurisdiksi untuk kelestarian lingkungan

Pendekatan Yurisdiksi dipercaya sebagai metode baru untuk memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus keekonomian masyarakat. Belum lagi, menurut CDP Disclosure Insight Action, Dari 17 target SDGs, penerapan Pendekatan Yurisdiksi juga diperkirakan dapat mencapai sedikitnya 10 tujuan SDGs.

“Pendekatan Yurisdiksi yang merupakan salah satu praktik ekonomi hijau juga sebagai game changer dalam Strategi Transformasi Ekonomi untuk mendorong Indonesia lepas dari Middle Income Trap sebelum tahun 2045,” lanjut Arifin. 

Sayangnya, dari 416 kabupaten yang ada di 34 provinsi di Indonesia, hanya ada 5 kabupaten yang menerapkan Pendekatan Yurisdiksi dan menjadi Perintis Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD), yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Sintang, Kabupaten Siak, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Aceh Tamiang. 

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman, Pendekatan Yurisdiksi memang tidak mudah untuk diterapkan oleh daerah. Sebab, dalam menerapkan pendekatan ini, pemerintah daerah harus berani mengubah seluruh kebijakan mereka, dan melakukan monitoring ketat, saat pendekatan ini telah diimplimentasikan. 

Selain itu, dari lima daerah yang telah menerapkan Pendekatan Yurisdiksi memiliki beberapa kesamaan, seperti telah mengidentifikasi deforestasi dan degredasi hutan sebagai isu wilayah, memiliki kebijakan dalam menanggulangi deforestasi dan degradasi hutan. Kemudian, semua daerah itu juga sudah memiliki rencana aksi iklim, serta aktif berkolaborasi dengan sektor swasta dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Alinea.id mengulas pendekatan yurisdiksi sebagai salah satu langkah menjaga lingkungan dari kebakaran lahan dalam artikel ini.