Apakah RAPBN 2019 sehat dan mandiri?

Pemerintah mengatakan RAPBN 2019 dirancang sebagai kebijakan fiskal yang sehat, adil, dan mandiri. Sehat dicerminkan oleh defisit APBN yang makin turun, serta keseimbangan primer yang menurun menuju arah positif. Adil oleh keseimbangan antara pembangunan fisik dan SDM dan pembangunan usat. Mandiri karena penerimaan pajak menjadi sumber utama belanja Negara.

Klaim pemerintah itu tampak berlebihan. Tulisan ini sendiri hanya membahas klaim sehat dan mandiri. 

RAPBN 2019 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.142,52 triliun, dan merencanakan belanja negara sebesar Rp2.439,69 triliun, sehingga defisit anggaran sebesar Rp297,16 triliun. Turun dibandingkan outlook 2018. 

Penurunan defisit terutama dari target kenaikan pendapatan negara, sebesar 12,59% dibandingkan outlook 2018. Outlook 2018 sendiri memperkirakan kenaikan 14,20%. Kenaikan sebelumnya adalah sebesar 7,10% (2017), 3,17% (2016), dan mengalami penurunan pada 2015. 

Kenaikan pendapatan negara pada 2017 dan 2018 tidak sepenuhnya didukung oleh kondisi perekonomian nasional yang stabil atau membaik. Ada berbagai faktor lain yang justeru lebih berpengaruh. Diantaranya adalah tren peningkatan harga minyak dunia dan kenaikan berbagai harga komoditas. Sedangkan faktor internal yang mendukung antara lain adalah kebijakan amnesti pajak dan reformasi perpajakan.

Kondisi pendapatan negara pada 2019 nampaknya tidak akan sebaik 2018, dan targetnya terlampau tinggi. Harga minyak dan komoditas, seandainya naik atau bertahan, tentu tidak menyumbang tambahan dalam porsi yang setara. Apalagi target lifting minyak telah diturunkan. Dampak kebijakan reformasi perpajakan memang masih bisa dirasakan. Dimana nominal penerimaan akan naik, namun dengan tambahan kenaikan yang menurun. Keuntungan dari uang denda dan perbaikan basis data pembayar pajak juga telah diperoleh pada 2017 dan 2018. Itulah sebabnya tambahan pada 2019 mungkin akan tertahan. 

Target kenaikan penerimaan perpajakan 15,0% dari outlook 2018. Seperti diketahui kenaikan penerimaan perpajakan 2015–2018 adalah, 8,2%, 3,6%, 4,6%, dan 15,3%.  Sayangnya nota keuangan belum mengemukakan kebijakan dan rencana aksi yang luar biasa dalam hal perpajakan. 

Klaim sehat juga berargumen keseimbangan primer yang konsisten turun sejak 2015. Diyakini akan mendekati nol rupiah pada akhir 2019. 

Keseimbangan primer sebenarnya adalah suatu neraca. Neraca yang memperlihatkan pendapatan dikurangi belanja, namun besaran belanjanya tidak menyertakan pembayaran bunga utang. Jika nilainya positif (surplus) berarti bunga utang dibayar dari pendapatan. Jika negatif (defisit) berarti sebagian bunga utang dibayar tidak dari pendapatan, melainkan dari utang baru. Memang benar telah membaik dibandingkan beberapa tahun terakhir, namun targetnya masih negatif sebesar minus Rp21,7 triliun. Dengan kata lain, belum benar-benar sehat. 

Kenaikan pembayaran bunga utang sendiri cenderung terus meningkat. Pada RAPBN 2019 direncanakan sebesar Rp275,42 triliun, mengalami kenaikan 10,4% dari outlook APBN 2018. Persentase kenaikan beberapa tahun terakhir adalah, 15,16% (2018), 18,50% (2017), 17,15% (2016), 16,91% (2015). 

Realisasi pembayaran bunga utang biasanya sesuai rencana, dan kadang melebihi. Sedangkan realisasi pendapatan cenderung lebih rendah dari target. 

Klaim mandiri dijelaskan dengan kontribusi perpajakan yang terus meningkat. Tak memadai sebagai argumen kemandirian, yang mustinya terkait pendanaan yang berasal dari utang. Kenaikan porsi itu bernilai positif via a vis PNBP yang masih bertumpu pada penerimaan SDA yang fluktuatif dan bergantung kondisi global.  

Pemerintah juga mengemukakan pembiayaan utang yang semakin menurun. Akan tetapi target sebesar Rp359,28 triliun hanya sedikit turun dibanding 2018 sebesar Rp387,4 triliun. Utang masih memiliki porsi yang amat besar dalam pembiayaan APBN.

Melihat data RAPBN 2019 memang tampak lebih sehat dan mandiri jika dibandingkan outlook APBN 2018 dan realisasi APBN 2017, namun belum bisa dikatakan sehat dan mandiri.