Unjuk kata

Indonesia sedang dilanda wabah kata di kubangan politik, hukum, dan asmara. Orang-orang di DPR dan pemerintah mengeluarkan kata-kata demi pengesahan sekian undang-undang. Cara mereka memberi penjelasan ke publik tampak pintar, santun, dan "merdu". Mereka memang bertugas dengan kata-kata sudah mengalami seleksi untuk diberikan ke publik bermaksud dimengerti dan dipatuhi. Orang-orang di pemerintah dan DPR tentu kaum terhormat, tak mungkin mereka asal berkata sembarangan. Martabat diri dan nasib Indonesia jadi taruhan.

Mereka dalam hitungan hari bekerja serius, mulus, dan "tulus" demi Indonesia. Kerja tak memerlukan istirahat. Pagi, siang, sore, malam, mereka terus bekerja. Waktu mepet tak memungkinkan mereka memberi telinga ke publik. Sibuk menjadikan telinga untuk mendengar dalam dialog atau diskusi dengan publik "terganggu".

Konon, mereka malah tak mau lagi menerima usulan, protes, nasihat, atau sindiran dari publik berkaitan pengesahan undang-undang dan kesembronoan merevisi Undang-Undang KPK. Mereka telah bekerja dan capek. Hari-hari terakhir masa dinas DPR ingin dikenang dengan tepuk tangan dan pujian gara-gara rajin mengesahkan undang-undang meski mendapat protes publik. Mereka pun panen kritik melalui demonstrasi atau unjuk rasa digelar di pelbagai kota, 23-25 September 2019.

Di kubu DPR dan pemerintah, kata-kata berselera politik dan hukum diproduksi menanggulangi semua protes. Mereka masih tampil bijak. Kita mungkin sempat melihat mereka angkuh dan marah. Ingat, mereka bekerja tanpa henti demi sekian undang-undang. Kerja demi kita dan Indonesia.

Mereka terus memberi penjelasan dan jawaban atas protes publik. Kata-kata mereka terasa tak ingin dibantah atau diralat. Mereka sudah terbiasa di permainan kata. Kita diharapkan maklum mendengar kata-kata mereka mengandung manipulasi atau muslihat. Kata-kata mereka sudah menjenuhkan dan berkemungkinan menambahi "marah" publik. Kita tetap saja harus maklum dan menghormati mereka selaku pemikul beban besar nasib Indonesia, dari hari ke hari. Kehormatan milik mereka. Khilaf tentu milik kita. Lakon politik memang menempatkan kita selalu di posisi rendah, salah, dan kalah.

Ribuan mahasiswa segera bersikap. Jalan itu tempat "tersangar" untuk memberi kata dan membalas sikap atas persekutuan DPR-pemerintah. Di depan gedung DPR RI dan puluhan gedung DPRD di pelbagai kota, mereka berkumpul bermaksud unjuk rasa. Alat-alat pengeras suara dihadapkan ke gedung, diarahkan ke telinga kaum legislatif. Detik demi detik berlalu, kata-kata diucapkan para orator disambut teriak kaum demonstran. Makian pun diluncurkan sembari melantunkan lagu-lagu melawan. Unjuk rasa itu mendebarkan.

Sekian mahasiswa sudah bosan marah ke DPR dan pemerintah. Mereka memilih membuat pertunjukkan berbeda di kerumunan ribuan mahasiswa. Di tangan, mereka memegang poster-poster memiliki kata-kata. Mereka bukan bermimpi menjadi kaum demonstran seperti masa lalu: 1965-1966, 1974, dan 1998. Mereka tak mau pamer diri sebagai pujangga seperti Chairil Anwar, Rendra, Hartojo Andangdjaja, Taufiq Ismail, atau Wiji Thukul.

Mereka adalah penikmat lagu-lagu "cengeng" beraliran patah hati dan pembaca buku-buku mengandung kata-kata bijak untuk umat merana akibat asmara. Kita mulai melihat peristiwa di pelbagai kota adalah unjuk kata. Berita-berita di koran, televisi, majalah, dan radio tetap memberi sebutan unjuk rasa atau demonstrasi. Kita sengaja mengubah sejenak menjadi unjuk kata.

Pengaruh lagu-lagu Didi Kempot tampak di pilihan kata ditulis di ratusan poster. Puisi-puisi asmara mungkin turut membentuk sentimentalitas di bara politik-hukum. Para mahasiswa jadi konsumen lagu-lagu merdu dan sendu. Mereka sering terbujuk ke iklan dan slogan mulai memainkan kata-kata bermisi lucu. Segala hal memberi pengaruh.

Para mahasiswa membuktikan dengan unjuk kata alias pameran poster. Mereka sedang membuat lelucon mengandung kemarahan dan sesalan atas ulah DPR-pemerintah. Kata-kata berselera asmara dan lucu mungkin berkhasiat dalam perlawanan ketimbang slogan-slogan keras. Kita seperti sedang mengalami "zaman kasmaran" bergelimang pedih, jenaka, keharuan, dan kemangkelan tiada ujung.

Para pembuat dan pembawa poster memberi penghiburan. Kita simak sekian kata tercantum di poster: "Patah hati tetap aksi", "Cukup cintaku yang kandas, KPK jangan", "Cukup tolak KUHP saja, jangan tolak cinta saya", "DPR medot janji, patah hati tetap aksi", "Mending dadi sobat ambyar ketimbang KPK bubar", dan "Aku kira yang lemah cuma hatiku, ternyata KPK juga." Masalah asmara memasuki politik-hukum.

Para mahasiswa tak sungkan membawa masalah asmara dalam melawan DPR-pemerintah. Kata-kata dalam asmara mendapat imbuhan makna politis, tak lupa ditata dalam kemungkinan makna lucu. Unjuk kata itu memikat meski kaum terhormat di DPR dan pemerintah "mustahil" mau membaca. Ingat, mereka masih sibuk, detik demi detik.

Kita memastikan para pembuat dan pembawa poster adalah penggemar lagu-lagu patah hati gubahan Didi Kempot. Sekian mahasiswa mungkin pula adalah pembaca buku-buku puisi gubahan Joko Pinurbo dan Rupi Kaur. Kita membuka saja buku puisi berjudul Surat Kopi (2019). Di situ, Joko Pinurbo pamer puisi berjudul "Hatimu", pendek dan mengena: Hatimu tempat terhangat/ untuk terbakar, tempat terindah/ untuk padam. Di puisi berjudul "Jangan, 2" kita menemukan nasihat: Jangan terburu-buru bersedih./ Baca dulu dengan teliti hatimu./ Sedih yang salah sumber masalah.

Para demonstran memang tak mengundang Joko Pinurbo membaca puisi-puisi kasmaran sambil melawan DPR-pemerintah. Dua puisi cukup memastikan unjuk rasa di masa sekarang menjadi unjuk kata kasmaran-kelucuan. Kita saja selalu sedih. DPR dan pemerintah tak perlu sedih. Mereka tak perlu membaca poster atau puisi gubahan Joko Pinurbo.

Para pembawa poster tampak kaum perempuan dengan tampilan necis dan suka mesem. Apakah mereka menginginkan kata-kata di poster meluapkan makna ke pembaca? Kita menduga ada sekian perempuan pembawa poster itu pembaca puisi-puisi gubahan Rupi Kaur. Di buku berjudul The Sun and Her Flowers: Matahari dan Bunga-Bunganya (2019), kita membaca bait-bait sedih. Rupi Kaur menulis: mencintaimu seperti bernapas/ tapi napas itu telah pupus/ sebelum sempat mengisi paru-paruku. Di halaman berbeda, Rupi Kaur memberi ratap: adakah yang lebih tangguh/ dari hati manusia/ sudah pecah lagi dan lagi/ dan masih berdegup.

Puisi gubahan Rupi Kaur untuk asmara tapi kita bisa membaca untuk mengisahkan pedih dan kehancuran hati akibat persekutuan DPR-pemerintah. Situasi mutakhir masih memberi tempat bagi "patah hati" dan "keberanian" melakukan koreksi atas kisruh demokrasi dan petaka korupsi. Begitu.