close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Forum Hak-hak Digital Asia-Pasifik: Membongkar tantangan dan ancaman terkini terhadap hak digital Foto: Tangkapan layar.
icon caption
Forum Hak-hak Digital Asia-Pasifik: Membongkar tantangan dan ancaman terkini terhadap hak digital Foto: Tangkapan layar.
Media
Selasa, 17 Januari 2023 20:49

Forum Hak-hak Digital Asia-Pasifik: Membongkar tantangan dan ancaman terkini terhadap hak digital

Para panelis menekankan pentingnya kolaborasi dan membangun koalisi.
swipe

Pendukung hak digital, pembela hak asasi manusia, dan organisasi masyarakat sipil (CSO) dari seluruh Asia-Pasifik dan sekitarnya berkumpul secara daring untuk menghadiri Hari 1 Forum Hak Digital Asia-Pasifik pada Kamis (12/1). Forum ini digelar hingga Sabtu (14/1) membahas sejumlah masalah yang paling mendesak di kawasan ini akan masalah hak digital.

Sambutan Kunci: Situasi Hak Digital Asia-Pasifik

Pembukaan kunci memberikan ikhtisar tentang berbagai tantangan terhadap hak digital di kawasan ini dan perlunya membangun koalisi untuk mengatasi ancaman bersama ini. Sambutan, dihadiri oleh lebih dari 60 peserta, juga tersedia secara langsung dalam Bahasa Indonesia, Burma, Khmer, dan Thailand.

Chat Garcia Ramilo, Direktur Association for Progressive Communications, mencatat bagaimana hak digital masyarakat terancam dengan berbagai cara: melalui teknologi pengawasan, kebijakan pembatasan kebebasan berbicara, dan kurangnya akuntabilitas dan regulasi atas sektor teknologi dan aktor non-negara.

Dengan pandemi COVID-19 yang memicu ledakan digitalisasi, Ramilo menekankan perlunya para advokat untuk lebih terlibat dalam diskusi terkait infrastruktur teknologi dan memastikan bahwa kepentingan publik ditegakkan. Di tengah langkah untuk memprivatisasi infrastruktur semacam itu, Ramilo mengatakan internet dan teknologi digital perlu dilihat sebagai bagian dari milik bersama publik.

Helani Galpaya, Chief Executive Officer lembaga think tank kebijakan digital LIRNEasia, menekankan betapa pentingnya akses digital sebagai prasyarat untuk menggunakan hak di ruang digital. Pandemi, katanya, adalah jenis eksperimen alami terburuk tentang dampak akses internet. Dia mencontohkan bagaimana akses ke pendidikan terkait dengan akses ke internet di rumah tangga di Asia Selatan, dan bagaimana perbedaan gender terwujud dalam ruang digital.

Vitit Muntarbhorn KBE, Profesor Emeritus di Fakultas Hukum Universitas Chulalongkorn, menekankan relasi kuasa dalam diskusi di ranah digital. Sementara OMS dan pembela hak menyediakan check-and-balance terhadap penyalahgunaan kekuasaan, mereka bekerja dalam konteks yang ambivalen karena banyak negara Asia memiliki konteks non-demokratis. Selain itu, ada juga masalah terkait monopoli data oleh perusahaan Big Tech dan kurangnya akuntabilitas dan regulasi.

Para panelis menekankan pentingnya kolaborasi dan membangun koalisi untuk membantu membentuk dan menyusun kebijakan dan mekanisme yang menghormati hak. Mereka juga mencatat perlunya pembela hak untuk terlibat dalam forum yang lebih luas di luar ruang hak digital biasa untuk mempengaruhi perubahan yang berarti.

Sorotan Sesi Mandiri

Sesi mandiri tentang ekstremisme menyoroti ketegangan antara kebebasan berbicara dan pembelokan ke ujaran kebencian. Pembicara mengakui perlunya memperhatikan bagaimana kekhususan budaya dan politik lokal membentuk batas-batas ujaran, tetapi juga menunjukkan bahwa ada gagasan universal yang perlu kita sepakati.

Dalam sesi keadilan gender, narasumber mengangkat penggunaan penceritaan untuk menonjolkan narasi kelompok marginal dan sebagai cara untuk melawan ketimpangan kekuasaan. Penting juga untuk memupuk dan membangun solidaritas untuk ruang digital yang lebih manusiawi.

Dalam diskusi tentang keadilan iklim dan internet, para pembicara mengatakan bahwa akses ke data sangat penting untuk memahami dan berpartisipasi dalam upaya keadilan iklim sehingga dapat diubah menjadi rencana yang dapat ditindaklanjuti, terutama mengingat urgensi krisis iklim dan dampaknya yang tidak proporsional terhadap masyarakat adat.

Tentang otoritarianisme digital, pembicara membahas berbagai instrumen yang digunakan otoritas untuk menekan gerakan demokrasi, seperti kampanye disinformasi, undang-undang yang membatasi, dan serangan digital yang ditargetkan.

Memperluas percakapan dan partisipasi suara yang kurang terwakili ialah kunci dalam diskusi keadilan data, seperti yang dicatat oleh para pembicara tentang berbagai cara komunitas memahami konsep dan dinamika kekuasaan yang berdampak pada penetapan norma dan pembuatan kebijakan.

Disinformasi terus menjadi masalah pelik di Asia-Pasifik. Pembicara mencatat kesulitan mengatasi fenomena ini di tengah pengaruh kepentingan perusahaan dan Teknologi Raksasa, tetapi alih-alihmemiliki kebijakan menyeluruh dalam upaya melawan disinformasi, solusi yang efektif harus sesuai konteks.(engagemedia)

img
Arpan Rachman
Reporter
img
Fitra Iskandar
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan