Freedom House: Berita Pro-China akan berlanjut di Malaysia jika UMNO tetap berkuasa

Pemerintah Malaysia, jurnalis, dan masyarakat sipil harus memperhatikan pergeseran ke liputan pro-Beijing dari media yang terkait dengan UMNO jika partai itu tetap berkuasa, demikian laporan Freedom House yang berbasis di Amerika Serikat.

Dalam laporan Global Media Influence 2022 Beijing, Freedom House mengatakan bahwa UMNO, dan lebih jauh lagi, koalisi yang dipimpinnya, Barisan Nasional (BN), relatif pro-China sejak munculnya skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di 2015.

Laporan yang dirilis pekan lalu mengatakan bahwa dukungan ini sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan investasi akibat skandal tersebut.

“East Coast Rail Link (ECRL) yang dibiayai China menjadi isu kampanye utama untuk UMNO [pada 2021].

“Pada Desember 2021, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan dukungannya untuk partisipasi Malaysia dalam inisiatif Belt and Road (BRI) dan ECRL pada khususnya,” katanya.

Untuk diketahui, BRI menjadi langkah China untuk mengembangkan infrastruktur di berbagai negara sepanjang Jalur Sutra yang bersejarah.

Laporan tersebut mengakui bahwa DAP juga telah menunjukkan perilaku pro-China, seperti mantan menteri keuangan Lim Guan Eng menulis kata pengantar untuk buku komik kontroversial Belt and Road Initiative for Win-Winism yang dilarang pada 2019.

Kerentanan terhadap pengaruh dari China

Dalam menyebutkan kerentanan utama yang dimiliki media Malaysia terhadap pengaruh China, laporan tersebut mencatat bahwa sebagian besar surat kabar dan penyiar publik Malaysia – Radio Televisyen Malaysia (RTM) – dikendalikan secara tidak langsung oleh partai politik atau sekutu mereka.

“Malaysia Chinese Association (MCA) adalah pemegang saham terbesar untuk The Star, sementara Berita Harian dan New Straits Times berafiliasi dengan UMNO,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa tidak ada undang-undang di Malaysia yang mengatur kepemilikan media oleh partai politik atau afiliasinya.

Ini, katanya, membuka jalan bagi para politisi dan menteri pro-China untuk menyensor kritik media terhadap sekutu mereka di Beijing.

Lebih lanjut, laporan tersebut mengatakan bahwa dalam beberapa kasus, perusahaan proksi mempersulit untuk memastikan siapa pemilik sebenarnya dari sebuah perusahaan media.

Namun demikian, laporan tersebut mencatat bahwa publik Malaysia pada umumnya skeptis terhadap narasi pro-China, terutama terkait dengan penganiayaan terhadap warga Uyghur dan sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Politisi dari kedua belah pihak biasanya mengkritik pemerintah China, katanya.

Selain itu, dikatakan bahwa meskipun beberapa media dapat mengambil berita secara teratur dari media pemerintah Tiongkok, media yang sama juga biasanya menerbitkan ulang berita dari kantor berita internasional yang kritis terhadap Tiongkok.

Laporan tersebut mencantumkan Malaysia sebagai “Rentan”, memberikan skor 37 dari 85 (“Tinggi”) kepada upaya pengaruh media Beijing di sini, sementara ketahanan dan tanggapan lokal diberi skor 35 dari 85 (“penting”).

Menurut laporan tersebut, skor nol menunjukkan "pengaruh paling kecil", sedangkan skor 85 menunjukkan "pengaruh paling besar".

Penelitian dilakukan di 30 negara, termasuk AS, Inggris, Indonesia, Filipina, dan India dengan bantuan setidaknya satu peneliti lokal di setiap negara, yang melakukan penelitian pustaka dan wawancara dengan anggota media, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Para peneliti kemudian mengirimkan tanggapan ke kuesioner, di mana tanggapan itu mematok skor yang ditawarkan.