9 anggota DPR dari Golkar ke Ukraina, Formappi: Tak sensitif penanganan pandemi

Sembilan anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Golkar dinilai tidak memiliki sensitivitas terhadap penanganan pandemi Covid-19 lantaran nekat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Ukraina.

"Kunjungan DPR itu juga sama sekali tak memperlihatkan sensitivitas terhadap upaya penanganan pandemi saat ini," ujar peneliti Forum Masyarakat Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, saat dihubungi Alinea.id, Rabu (4/11).

Lucius juga merasa janggal terhadap anggota legislator yang turut serta dalam kegiatan tersebut hanya politikus dari Partai Golkar. "Ini sesungguhnya kegiatan resmi parlemen atau partai? Ini harus dibuka ke publik termasuk anggaran yang digunakan. Jangan sampai acara partai dibiayai oleh negara atau APBN," tegasnya 

Baginya, transparansi penggunaan anggaran kunker merupakan hal penting untuk memastikan DPR tidak menghabiskan anggaran disaat banyak kebutuhan rakyat belum banyak terpenuhi. 

"Kunjungan ke luar negeri yang menelan biaya besar mestinya bisa dihemat untuk kepentingan membiayai kebutuhan yang lebih urgent di dalam negeri," paparnya.

Dia pun mengaku tidak habis pikir dengan tindakan para legislator tersebut yang nekat melakukan kunker ke Ukraina untuk urusan tidak genting ditengah situasi bangsa dalam kondisi tidak baik akibat pandemi.

"Urusan memperkuat hubungan bilateral dua negara itu kan memang penting, tetapi melakukan kunjungan untuk sekedar memastikan hubungan itu baik-baik saja atau bisa diperkuat lagi, saya kira sama sekali tak mendesak. Urusan itu bisa dilakukan setelah pandemi berakhir, atau untuk sementara bisa dilakukan melalui perangkat teknologi," ujarnya.

"Kan yang dilakukan di Ukraina itu hanya pembicaraan, pembaharuan komitmen kerjasama, dan lain-lain. Tak ada perjanjian tertulis yang mengharuskan kehadiran fisik dua institusi dari dua negara kan?" papar dia.

Kendati demikian, Lucius menilai kegiatan kunker DPR ke Ukraina hanya mencari dalih belaka. Pasalnya, pertemuan dan urusan dianggap dapat dilakukan secara virtual.

"Padahal di dalam negeri, di DPR sendiri, pertemuan virtual masih diberlakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid. Ketika situasi belum juga berubah, DPR justru sudah nekad melakukan kunker ke luar negeri," urai Lucius.

Di samping itu, Lucius menyayangkan kegiatan kunker tersebut dilakukan bertepatan dengan masa reses. Menurutnya, masa reses harus dimanfaatkan untuk menemui rakyat guna menyerap aspirasi di daerah pemilihan.

Masa reses merupakan waktu tepat bagi wakil rakyat untuk memperlihatkan kualitas representasinya melalui pertemuan dan penyerapan aspirasi konstituen.

"Ketika wakil rakyat lebih memilih untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, siapa yang diandalkan rakyat untuk menyuarakan aspirasi? "ujar dia.

Pemanfaatan masa reses DPR RI yang seharusnya menjumpai konstituen tidak dilakukan dengan baik. Baginya, masa reses kali ini banyak digunakan DPR untuk bertindak yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Sebut saja UU Cipta Kerja. Banyaknya protes yang disampaikan karena DPR tidak meminta masukan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan," tandas Lucius.

Sebagai informasi, sebanyak sembilan anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Golkar nekat melakukan kunker ke Ukraina. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin turut menjadi pimpinan rombongan dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, delapan politikus Golkar lainnya ialah Ketua Komisi I Meutya Hafid, anggota Komisi I Bobby Adityo Rizaldi, anggota Komisi II Bambang Patijaya, anggota Komisi III Supriansa, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian, serta anggota Komisi XI Putri Anetta Komaruddin dan Mukhamad Misbakhun.

Rombongan tersebut bertemu dengan pihak dari Verkhovna Rada yang merupakan lembaga parlemen Ukraina. Selain itu, kesembilan politikus partai berlambang pohon beringin itu juga dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Inter-Parliamentary Friendship Group of Indonesia-Ukraine.