sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Anggaran naik, Luhut sebut masih kecil

Menteri Luhut meminta bawahannya menerima jumlah anggaran yang diberikan.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Senin, 09 Sep 2019 16:11 WIB
Anggaran naik, Luhut sebut masih kecil

Anggaran untuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman naik. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah setuju untuk menaikan anggaran tahun 2020 menjadi Rp350,79 miliar.  

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar Said Abdullah langsung setuju kenaikan anggaran Kemenko Kemaritiman.

Jumlah anggaran yang disetujui oleh Banggar adalah sebesar Rp350,79 miliar, lebih besar dari usulan anggaran Rp271,54 miliar. Meski ada kenaikan, namun Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menilai anggaran tersebut masih kecil. 

"Anggaran kita kecil memang tapi kami tahu diri, karena kondisi global begini. Saya bilang ke teman-teman mari dicukup-cukupkan. Karena banyak agenda lainnya yang perlu pemerintah kejar," kata Luhut dalam rapat anggaran dengan Banggar di Gedung DPR, Senin (9/9).

Luhut merinci sejumlah pos anggaran di Kemenko Kemaritiman, pertama alokasi untuk koordinasi pengembangan kebijakan Kemaritiman sebesar Rp68,2 miliar. Kedua, koordinasi penyelesaian kasus Montara Class Action di Pengadilan Sydney Australia dan persiapan untuk gugatan di Pengadilan Dalam Negeri Rp13,4 miliar.

Ketiga, koordinasi keamanan dan ketahanan maritim sebesar Rp11,5 miliar. Keempat, koordinasi delimitasi zona maritim sebesar Rp8 miliar. 

Kelima, sekretariat GMG BRI senilai Rp10 miliar. Keenam untuk kendaraan bermotor listrik senilai Rp1,5 miliar. 

Ketujuh, peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp1 miliar. Kedelapan, mendukung kesejahteraan nelayan dalam program koordinasi implementasi kebijakan program satu juta nelayan berdaulat sebesar Rp2 miliar.

Sponsored

Kesembilan, koordinasi kebijakan hukum dan perjanjian maritim sebesar Rp4 miliar. Kesepuluh, layanan perancang peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, pengelolaan kerja sama, dan organisasi dan tata laksana sebesar Rp10 miliar.  

Selanjutnya, masalah lingkungan dianggarkan untuk pengendalian status dan kualitas Geopark Nasional sebesar Rp4 miliar. Kemudian, pengendalian pelaksanaan RAN sampah laut sebesar Rp4,5 miliar. Terakhir, dukungan operasional Sekretariat Pengarah Citarum senilai Rp4 miliar.