Anggota Komisi III DPR prihatin preman dilibatkan dalam protokol Covid-19

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengaku prihatin dengan langkah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono yang berencana melibatkan preman pasar dalam mendisiplinkan protokol kesehatan Covid-19 masyarakat. 

Menurut dia kebijakan itu memicu persoalan baru. "Semangat dan langkah itu bisa menimbulkan persoalan baru dan kontraproduktif apabila salah dalam mengambil kebijakan, termasuk meligitimasi hadirnya 'jeger/preman pasar' dalam tugas dan kewenangan institusional formal," tutur Didik dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9).

Politikus Partai Demokrat itu mengingatkan, Komjen Gatot untuk menghitung ulang secara cermat dampak dan eksesnya atas rencana tersebut. "Termasuk psikoligis eksesnya bagi masyarakat dan publik secara luas," ucapnya.

Lebih lanjut Didik juga menyarankan, Wakapolri agar tidak perlu menakut-nakuti masyarakat dengan hadirnya kelompok informal. Apalagi preman untuk menekan dan/atau membuat warga menjadi tidak nyaman.

Hal itu, lantaran publik menganggap preman adalah sumber keresahan dan mengganggu ketertiban di masyarakat, yang seharusnya ditindak oleh polisi.

"Dengan anggapan adanya legitimasi yang akan diberikan oleh Wakapolri, karena rencana pelibatan mereka dalam penanganan Covid-19, tentu ini akan dianggap juga pengakuan dan penguatan terhadap aktivitas para 'jeger/preman' ini," ujarnya.

Oleh sebab itu, Didik berharap, Komjen Gatot tetap objektif, rasional, dan selalu mengukur setiap langkah serta kebijakan yang diambil dalam melayani dan mengayomi masyarakat.

Selain itu, Wakapolri dirasa perlu memahami dan menguasai peta penyebaran Covid-19 yang sesungguhnya, update setiap perilaku dan psikologis masyarakat di saat pandemi, serta perilaku para aparat pemerintah.

"Dengan kesiapan Polri dan SDM-nya yang cukup maju dan dapat diandalkan saat ini, saya berharap Wakapolri punya kepercayaan diri dan sekaligus yakin para aparat di bawahnya lebih dari mampu dalam menghadapi pandemi Covid-19," katanya.

Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KC PEN), Komjen Gatot Eddy Pramono, sebelumnya mewacanakan pelibatan preman untuk penegakan protokol kesehatan di pasar. Sehingga, meminimalisasi risiko penularan.

Wakapolri melanjutkan, pelibatan preman dilakukan saat operasi yustisia. Selain preman, kegiatan turut melibatkan jajaran Polri, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga kejaksaan.

Terkait itu, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menyarankan pemerintah memberdayakan Resimen Mahasiswa (Menwa) dibandingkan preman pasar untuk membantu pengawasan protokol kesehatan saat pandemi coronavirus baru (Covid-19).

"Menwa menjadi jawaban lebih tepat daripada berdayakan preman pasar sebagai pengawas protokol kesehatan", ujarnya dalam webinar yang diselenggarakan Human Studies Institute.

Dirinya menerangkan, Menwa secara struktur lebih mapan lantaran memiliki 7,5 juta se-Indonesia. Pun disebut terbukti disiplin dan terorganisasi. "Menwa strategis karena terbiasa mendidik kader menjadi insan bela negara serta calon-calon pemimpin masa depan," jelasnya.