Anies Baswedan resmi bentuk Komite Pencegahan Korupsi

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno membentuk Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Ketua Bambang Widjojanto, mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anies mengklaim pemerintahannya menempatkan pencegahan korupsi sebagai salah satu program prioritas. Komite PK dibentuk dengan landasan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

Menurut Anies, pembentukan Komite PK bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau good governance.

"Prinsip tata pemerintahan yang baik ini adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien dan partisipatif," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, melansir Antara.

Komite antara lain akan mendorong pembangunan sistem data yang terintegrasi dan membangun integritas aparatur sipil Pemda DKI Jakarta. Selain itu juga akan menjadi penghubung antara Pemda DKI dengan masyarakat dan lembaga negara lain seperti KPK dalam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi di Provinsi DKI Jakarta.

Dia menambahkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan komitmen utama pasangan Anies-Sandi. Karena itu, pembentukan Komite PK Jakarta merupakan salah satu tugas prioritas yang harus dilakukan pada 100 hari pertama pemerintahan.

"Kami ingin agar terwujudnya pemerintahan bersih bukan hanya menjadi milik satu dua orang tokoh saja yang akan hilang begitu mereka pergi. Namun kami ingin perubahan mendasar dalam sistemnya, sehingga terwujudnya pemerintahan bersih akan bersifat lestari dan berlangsung lama," kata Gubernur.

Ada dua hal pokok yang menjadi agenda utama bagi Komite PK,  yaitu di bidang tata kelola pemerintahan dan penyelamatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Juga, mencegah korupsi dalam urusan tata kelola pemerintahan sehingga akan mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

Upaya menyelamatkan PAD dinilai perlu dilakukan lantaran terdapat banyak potensi pendapatan daerah yang belum masuk. "Dengan cara ini ke depan saya berharap Jakarta sebagai kota Metropolitan akan dapat meningkatkan PAD dan dapat membangun kota menjadi lebih berkualitas," kata Anies.

Komite PK diketuai oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Bambang Widjojanto. Anggota Dewan terdiri dari aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno dan peneliti dan ahli tata pemerintahan yang baik Tatak Ujiyati. Mantan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pemerintahan sebelumnya, Muhammad Yusuf, juga memperkuat Komite PK itu.

Menurut Anies, dirinya sengaja memilih orang-orang dengan kredibilitas baik dan keahlian mumpuni masuk ke dalam komite itu. "Dengan harapan agar keahlian dan pengalaman mereka dapat mendorong perubahan secara cepat sistem di Pemerintahan DKI Jakarta menjadi lebih transparan dan akuntabel secara sistematis," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi PK Jakarta yang baru saja ditunjuk, Bambang Widjojanto, mengatakan, dirinya bersedia karena itu adalah kesempatan yang baik baginya, untuk membantu terwujudnya model pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. Komite Pencegahan Korupsi ini sekaligus menjadi lembaga pencegahan korupsi yang pertamakali dibuat di provinsi.

"Dengan posisi Jakarta yang strategis, sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi penyelenggaraan pemerintahan," tegasnya.

Bambang juga berharap untuk bisa bekerja sama dengan semua lembaga dan kelompok masyarakat yang memiliki semangat anti korupsi yang sama.

"Untuk itu, kami akan secara aktif menjalin kerja sama dengan KPK dan LSM Anti Korupsi untuk secara bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jakarta ini," katanya.