Anies Baswedan disarankan 'top up' anggaran BTT tangani Covid-19

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digelontorkan Pemprov Jakarta Rp183 miliar untuk menangani Covid-19 terlampau kecil.

Menurutnya, ada dua hal yang mesti dipertimbangkan dalam menangani Covid-19 di Jakarta. Pertama, anggaran untuk penanganan dan pencegahan. Kedua, anggaran untuk mengatasi dampak kerugian ekonomi masyarakat pekerja sektor informal.

"Orang yang berpenghasilan harian, itu juga perlu diperhatikan," kata Taufik ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/3).

Taufik menyarankan, agar Gubernur kembali menambah alokasi anggaran tersebut dengan cara mengalihkan anggaran program pemprov seperti Formula E, light rail transit (LRT), bahkan anggaran perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

"Saya sudah menyarankan Pak Gub untuk melakukan top up BTT, diambil dari program-program yang dianggap tidak prioritas. Misalkan dari Formula E, LRT, PMD yang bisa ditunda, perjalanan dinas dalam dan luar negeri," ujarnya.

Terkait kebijakan pemprov yang akan menjamin 1,1 juta masyarakat miskin Jakarta yang berpenghasilan harian atau pekerja informal, Taufik menyebut masih perlu update data.

"Karena dalam pandangan kami untuk bantuan sosial miskin lama itu kan 1,1 juta, tapi belum ada miskin baru. Kurang lebih kita perlu uang sekitar 3-4 triliun dan DKI bisa untuk itu," urainya.

Taufik juga menyarankan agar Pemprov DKI melibatkan tingkat pihak RT dan RW di DKI Jakarta untuk melakukan pendataan warga yang merupakan pekerja harian.

"Kan sudah diizinkan oleh Depdagri dengan Edaran No 20/2020. Mana yang digeser? Dari yang saya sebutkan tadi, jadi dialihkan Ke BTT. Nah anggaran yang masuk ke BTT bisa digunakan dalam kondisi yang sekarang," ujarnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya memutuskan untuk mengalokasikan seluruh sisa anggaran BTT tahun 2020 Rp183 miliar untuk menangani Covid-19.

Adapun anggaran total BTT 2020 yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp188 miliar. Anggaran tersebut telah digunakan sebesar Rp5 miliar untuk menangani kasus banjir yang terjadi beberapa bulan lalu di Jakarta.