Apa yang tidak berubah dalam 48 tahun sejak peristiwa Malari 1974?

Sejarah Indonesia mencatat, peristiwa 15 Januari 1974 atau lebih dikenal dengan Malari sebagai kerusuhan besar di masa orde baru. Demo mahasiswa terjadi karena rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei dan juga kisruh investasi asing.

Sudah 48 tahun berlalu sejak peristiwa itu, namun sejumlah organisasi nirlaba masih menganggap Malari relevan hingga masa kini. Kemajuan negara yang hanya dilihat dari sektor ekonomi memunculkan kesenjangan, hanya dengan jabatan-jabatan tertentu yang mampu mengeruk kekayaan seperti petinggi pemerintahan dan pemilik modal.

Diskusi bertema Perubahan Iklim dan Keadilan diangkat dalam peringatan HUT ke-22 Indonesia Democracy Monitor (Indemo) dan 48 tahun peristiwa Malari bertajuk Perubahan Iklim dan Keadilan yang disiarkan secara daring Sabtu (15/1) siang.

Pegiat Indemo Herdi Sahrasad mengatakan, setidaknya ada tiga peristiwa hari ini yang masih sangat relevan dengan masa orde baru. Pertama gerakan mahasiswa yang menuntut peninjauan ulang tentang strategi pembangunan yang hanya bertumpu pada ekonomi alih-alih menyusun kaidah sosial dan budaya yang seimbang.

Kedua adanya tuntutan pentingnya membebaskan rakyat dari korupsi, penyelewengan kekuasaan, naiknya harga-harga kebutuhan pokok, dan ketidakadilan hukum.

Terakhir tuntutan pentingnya peran lembaga-lembaga penyalur pendapat yang berfungsi  di tengah masyarakat, termasuk kebebasan pers. Pendapat bisa menjadi pertimbangan untuk mengukuhkan kebijakan hingga ke tingkat   legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

“Dewasa ini pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan utang dan fungsi lembaga sudah tidak berjalan baik. Orde baru mengandalkan minyak hutan dan gas yang luar biasa. Semua terjadi sejak UU Penanaman Modal asing 1967,” kata Herdi.

Semua kebijakan itu justru mempercepat terjadinya perubahan iklim yang bertentangan dengan komitmen Indonesia dan dunia untuk mengembangkan energi hijau. Terlebih dengan pemusatan kekuasaan di istana, akan makin gampang kerja sama terjalin antara pemerintah dan pemodal yang memperkuat hubungan negara dan pasar.

Perwakilan Greenpeace Indonesia Tata Mustasya mengatakan, pemanfaatan energi fosil dalam jangka panjang justru akan merugikan secara ekonomi. Saat ini deforestasi Indonesia telah mencapai tingkat yang parah demi industri namun tak menyerap seberapa banyak tenaga kerja. Survei dari Greenpeace menyebutkan dalam setiap Rp1 triliun investasi tak lebih dari 3.000 tenaga kerja yang terserap. Padahal di sisi lain negara sudah terlalu banyak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Dalam jangka panjang, krisis iklim justru akan memperburuk PDB suatu negara. Diperkirakan pada 2050 mendatang separuh dari PDB dunia akan terdampak krisis iklim, terutama dari sektor pertanian. Padahal di Indonesia ada sekitar 30 juta masyarakat menggantungkan hidup dari sektor ini, yang juga menyumbang sekitar 13% dari pendapatan negara.