Bamsoet: Rakyat dipaksa menerima keberadaan coronavirus

Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diberlakukan di berbagai daerah di Tanah Air, membuat sejumlah aktivitas berlangsung dengan berbagai penyesuaian. Mulai dari jaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, pelonggaran PSBB dan diterapkannya skema kenormalan baru atau new normal di tengah aktivitas masyarakat saat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, merupakan sebuah pemaksaan keadaan.

"Sudah lebih tiga bulan Indonesia bergelut dengan Covid-19, kurva masih terus menunjukan aktivitas. Makin luas sektor masyarakat yang terkena dampak. Masyarakat dipaksa untuk menerima keadaan virus sebagai kenyataan," katanya dalam sambutan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu (20/6).

Penerapan new normal seiring dengan dilonggarkannya PSBB sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang mengatakan, agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan coronavirus.

Pasalnya, dengan diterapkannya PSBB sejak ditemukannya kasus pertama pasien positif Covid-19 di Indonesia pada Maret, telah mengganggu perekonomian masyarakat dan membuat sejumlah sektor usaha kehilangan pendapatan.

Sehingga, untuk menekan efek ekonomi yang lebih luas, pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB dan menginstruksikan berbagai sektor dan instansi untuk menjalankan aktivitas dengan protokol kesehatan di era new normal.

"Kita tahu Covid-19 masih terus membahayakan, sampai vaksin ditemukan. Tetapi kita harus terus menyiasatinya setiap hari dengan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan," ujarnya.

Sebagai informasi, hingga 19 Juni 2020, masih terjadi peningkatan pasien positif Covid-19 di Indonesia dengan kenaikan 1.041 kasus baru. Sehingga total pasien positif menjadi 43.803. Tambahan kasus sembuh sebanyak 551 dengan akumulasi 17.439 dan kasus meninggal bertambah 34, sehingga totalnya mencapai 2.373.

Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan SDA, Kemenko Perekonomian, Raden Edi Prio Pambudi, mengatakan dalam menentukan sembilan sektor ekonomi, aspek kesehatan menjadi hal yang paling diutamakan. Dalam hal ini perhitungan risiko kesehatan kemudian menjadi dasar pengambilan kebijakan.

"Kami mengambil perhitungan risiko dengan mengumpulkan data, kemudian melihat aspek kesehatan dan aspek sosial ekonominya. Harus dua-duanya dipertimbangkan, bahkan bobot kedisiplinan pada sektor kesehatannya ini lebih penting,"  kata Raden Edi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Gugus Tugas Nasional) di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (18/6).

Selain itu, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembukaan kembali sembilan sektor guna pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.