Berebut kue subsidi kuota internet Rp7,2 triliun

Layanan daerah remote

Hambatan PJJ bukan hanya soal ketidakmampuan membeli kuota internet. Jaringan internet ada, tapi kualitasnya buruk. Yang terberat tentu apabila wilayah itu tidak tersambung jaringan internet. Buruknya jaringan itu diakui Wakil Kepada Sekolah bidang Humas SMAN 7 Pandeglang, Banten, Ginanjar Hambali.

Sekolah, kata Hambali, menyediakan akses internet gratis 24 jam. Tapi tidak semua siswa bisa menikmati, terutama yang tinggal jauh dari sekolah. Mereka ini rata-rata di daerah blank spot atau jaringan buruk.

"Jumlah mereka sekitar 5%. Tapi tetap tak bisa diabaikan, perlu solusi," ujar dia kepada Alinea.id, Selasa (1/9).

Untuk menyiasati kendala itu, kata Hambali, sejak PJJ awal Maret lalu sekolah mendatangi rumah siswa untuk menyerahkan tugas pembelajaran atau soal. Tapi ini membebani sekolah dan guru. Hambali mengusulkan Kemendikbud bekerja sama dengan Pemda agar mengaktifkan layanan internet warga di kantor desa. Siswa yang hendak belajar atau mengerjakan tugas, tinggal ke kantor desa. Tidak perlu ke sekolah yang jauh.

Keluhan ini antara lain terjawab oleh Telkomsel. Secara khusus, hingga akhir tahun Telkomsel akan menambah infrastruktur BTS mereka menjadi 25.000 unit. Bahkan, untuk pemerataan akses broadband, hingga kuartal III-2020 ini Telkomsel memastikan 1.083 unit BTS yang terkoneksi jaringan 4G LTE.Jaringan ini dipastikan telah menjangkau wilayah 3T: terluar, terdalam, dan tertinggal.

"Sehingga aktivitas digital masyarakat yang berada di wilayah remote, khususnya untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh, akan semakin setara dengan wilayah perkotaan," ujar Denny Abidin.

Pendataan peserta didik

Rusli Latif mengatakan, saat ini pihak sekolah mendata siswa-siswi untuk mendaftarkan program subsidi kuota dari Kemendikbud.

"Ya setelah kami mendapat informasi adanya subsidi kuota ini, pihak sekolah saat ini masih mendata, mulai dari nomor telfon siswa sampai alamat email-nya," kata pria 26 tahun ini.

Dia berharap program ini segera terealisasi dan membantu meringankan beban pengeluaran siswa dan guru. Rusli menuturkan, dalam sehari siswa biasa mendapat tiga mata pelajaran dengan waktu 120 menit per pelajaran. Pembelajaran dilakukan menggunakan Google Classroom, Google Form atau WhatsApp.

Rusli belum bisa memastikan apakah bantuan kuota dari Kemendikbud itu cukup atau tidak buat siswa. Buat guru yang melakukan PJJ, kata dia, diberikan bantuan uang sebesar Rp100.000- Rp150.000 per bulan dari sekolah untuk kebutuhan membeli kuota internet. Diakuinya, ini cukup membantu menekan pengeluaran.

Bagi Ginanjar Hambali, bantuan kuota sebesar 35GB buat siswa masih kurang. Jumlah itu hanya cukup untuk belajar skala minimal, misalnya lewat grup WA.

"Tapi kalau kita memilih ideal, mengirim materi atau modul pembelajaran dilengkapi video, serta siswa harus browsing dan download materi mendalam, pasti tidak cukup," ujar Hambali.

Karena itu, kata Hambali, meskipun sudah ada bantuan kuota, pihak sekolah tidak akan banyak memberi tugas bagi siswa. Pembelajaran dilakukan sesuai kuota siswa agar tidak memberatkan. Guru, kata dia, juga mendapat bantuan uang pulsa dari sekolah. Besarannya Rp100.000 per bulan per guru.

Kemendikbud berjanji akan mengawal bantuan ini agar berjalan baik. Bagi peserta didik yang hendak ganti nomor ponsel juga bisa diakomodasi. Atau bagi mereka yang saat ini belum terdaftar karena belum memiliki nomor ponsel, kata Jumeri, tidak perlu khawatir bakal tertinggal.

"Tidak usah khawatir. Tidak ada yang ditinggal. Tambahan nomor baru bisa dimasukkan dan diberi pulsa berikutnya," kata Jumeri.