Dukung demonstrasi kenaikan BBM, Bjorka janji publikasikan database Mypertamina

Hacker Bjorka mengaku akan mendukung masyarakat yang sedang berjuang dengan mengadakan demonstrasi di Indonesia mengenai harga bahan bakar minyak.

"Saya akan mempublikasikan database mypertamina, segera," kata dia dalam postinganya di Telegram, Sabtu (10/9).

Tidak sampai di situ, pada pukul 11.17 pada hari ini (11/9), Bjorka kembali muncul dengan mempublikasikan data milik Ketua DPR Puan Maharani. Data tersebut diunggah beserta caption yang mengomentari perayaan ulang tahun bersamaan dengan aksi menolak kenaikan BBM di Gedung Parlemen beberapa hari lalu.

"Apa kabar? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang tengah melakukan protes tentang harga bahan bakar minyak tepat di depan kantor Anda?" tulis Bjorka.

Tak sampai 30 menit, Bjorka mengunggah data pribadi milik Menteri BUMN, Erick Thohir. Lagi-lagi, ia berkomentar soal harga BBM pada caption yang disertakan dalam unggahannya.

"Apa kabar? Anda seharusnya bekerja daripada melakukan hal-hal yang tidak penting. Percaya kepadaku, Anda tidak akan pernah menjadi presiden, jangan buang-buang waktu. Tidakkah Anda peduli dengan harga BBM saat ini?" tulisnya.

Sejak pengumuman kenaikan harga BBM, ada ribuan unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen untuk menolak kebijakan tersebut.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, terdapat 142 titik unjuk rasa dengan massa sebanyak 7.236 orang di 30 provinsi selama periode 29 Agustus sampai dengan 4 September, yang terkait penolakan kenaikan harga BBM.

"Diikuti oleh berbagai elemen. Ada dua yang anarkis yakni di Bengkulu dan NTB. Sedangkan di Sulsel terjadi penutupan jalan," kata dia dalam Rakor TPID yang dipantau online, Senin (5/9).

Kemudian, pada periode 5 sampai dengan 10 September, terdapat total 131 elemen yang berencana dan telah melakukan unjuk rasa. Aksi unjuk rasa tersebut akan diikuti oleh 28.971 orang di 27 provinsi.

Tiga provinsi dengan rencana elemen aksi tertinggi yaitu, Sultra (25 elemen), DKI Jakarta (17 elemen), dan NTB (11 elemen). Untuk tiga provinsi dengan jumlah massa aksi terbanyak yaitu DKI Jakarta (12.450 orang), DIY (2.200 orang) dan Sultra (1.891 orang).

Pengunjuk rasa menilai, pemerintah gagal menentukan prioritas dalam kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kami menuntut empat hal. Satu, turunkan harga BBM. Dua, berantas mafia solar. Tiga, subsidi tepat sasaran. Dan empat, penyertaan masyarakat dalam distribusi BBM bersubsidi," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) PMII, Muhammad Rafsanjani dalam keterangannya, Senin (5/9).

Pemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (3/9) siang, di Istana Merdeka, Jakarta.

Pengalihan subsidi BBM tersebut bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

“Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujar presiden dilansir dari setkab.go.id..

Di tengah lonjakan harga global, pemerintah telah berupaya untuk menekan harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 pun telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

“Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” ujarnya, seperti dilansir dari setkab.go.id.

Dengan pengalihan subsidi BBM ini, pemerintah menambahkan bantalan sosial bagi masyarakat. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dengan total sebesar Rp12,4 triliun.

“Diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150.000 per bulan, dan mulai diberikan pada September selama empat bulan,” ujar Presiden.

Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang diperuntukkan bagi 16 juta pekerja.

“Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp600.000,” ujarnya.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.

“Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan mengenai penyesuaian harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Padal 3 September 2022, pukul 13.30 WIB, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi,” ujar Arifin.

Harga pertalite yang sebelumnya Rp7.650 per liter disesuaikan menjadi Rp10.000 per liter dan harga solar bersubsidi yang sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Selain itu, harga pertamax (nonsubsidi) juga mengalami penyesuaian, dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.

Menteri ESDM menyampaikan, penyesuaian harga BBM ini berlaku mulai 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.