sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

BPJS 'seret' DPR naikkan iuran

Perpres Nomor 64 Tahun 2020 penuhi aspirasi masyarakat sebagaimana disampaikan DPR.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Jumat, 15 Mei 2020 13:49 WIB
BPJS 'seret' DPR naikkan iuran

Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dianggap sesuai dengan aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan para anggota DPR RI. Demikian diungkapkan Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma’ruf. 

Diketahui, pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Iqbal mengklaim, terbitnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 justru menunjukkan pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

“Perlu diketahui juga, perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5).

Dia kemudian merinci bersaran iuran tersebut. Bagi JKN-KIS peserta PBPU dan BP Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020 mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Yaitu, Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” tutur Iqbal.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, kata dia, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” ujar Iqbal.

Sponsored

Sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, kata dia, pada tahun 2020 peserta JKN- KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya. Syaratnya, hanya dengan melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

“Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” pungkasnya.

Berita Lainnya
×
tekid