sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Butuh jutaan alkes, Mendagri dorong UKM penuhi kebutuhan Covid-19

Sejumlah kebutuhan yang sulit didapat antara lain disinfektan, masker, dan alat pelindung diri.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Rabu, 08 Apr 2020 10:25 WIB
Butuh jutaan alkes, Mendagri dorong UKM penuhi kebutuhan Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 527.999
Dirawat 66.752
Meninggal 16.646
Sembuh 441.983

Alat-alat kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 di sejumah daerah mengalami keterbatasan. Karena itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan menteri terkait, melakukan rapat koordinasi atau rakor jarak jauh bersama pengusaha dan 497 bupati, wali kota, dan sekretaris daerah se-Indonesia.

Menurut Tito, sejumlah alat kesehatan yang sulit didapatkan di antaranya cairan disinfektan, masker, dan alat pelindung diri. Minimnya ketersediaan tidak hanya berlaku bagi individu, tapi juga untuk tenaga medis di rumah sakit rujukan Covid-19.

"Provinsi NTT, misalnya, membutuhkan 17 juta liter disinfektan berisi chlorine. Sementara saat ini, Sumsel butuh 250 juta masker biasa dan Provinsi DI Yogyakarta masih kekurangan 3,2 juta buah APD," kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id di Jakarta, Rabu (8/4).

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan mendorong perusahaan dalam negeri agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kementerian Dalam Negeri telah mendata perusahaan nasional yang memproduksi kebutuhan tersebut, lengkap dengan kapasitas produksi. Menurut Tito, industri kecil dan menengah tanah air pun dapat membantu pemenuhan kebutuhan APD.

"Sebenarnya banyak UKM, seperti usaha konveksi berbasis rumah tangga, bisa dimobilisasi untuk produksi memenuhi defisit APD," kata Tito.

Dalam rakor tersebut, Tito juga memperkenalkan ventilator atau alat bantu pernapasan buatan anak bangsa. Alat medis itu merupakan desain dari mahasiswa Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Meski demikian, ventilator tersebut belum bisa diproduksi secara massal karena belum mendapat akreditasi dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

Selain difokuskan untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan di Indonesia dalam penanganan Covid-19, rakor juga membahas ketersediaan pangan guna mengantisipasi dampak SARS-CoV-2 di seluruh daerah.

"Dengan membangun komunikasi dan tukar menukar data antara asosiasi perusahaan dan pemda, di atas mekanisme demand dan supply, kami berharap kita dapat mengerahkan semua kekuatan kita untuk mengatasi masalah penanggulangan Covid-19 ini," ujar dia.

Sponsored
Berita Lainnya