Imbas Covid-19, 30 ribu karyawan di Banten terancam dirumahkan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten Edi Marsalim mengatakan, sebanyak 100 perusahaan di Banten terancam merumahkan sebagian karyawan akibat coronavirus disease 2019 atau Covid-19.

Apindo menilai pandemi virus asal Wuhan, China itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Terutama terhadap industri padat karya yang bertumpu pada tenaga manusia.

Dijelaskan Edi, dari 100 perusahaan yang mulai terkendala produksinya akibat Covid-19 sebanyak 30 ribu karyawan. Mereka terancam akan dirumahkan.

Meski demikian, lanjut Edi, merumahkan mereka merupakan solusi terakhir para perusahaan tersebut. 

Kondisi itu diperkirakan akan terjadi pada akhir bulan April atau awal bulan Mei mendatang jika pandemi corona masih merebak.

"Karyawan yang dirumahkan itu solusi terkakhir, ada yang gaji 70-60 persen dipotong," kata Edi saat dikonfirmasi, Selasa (7/4).

Penerapan sosial distancing antarkaryawan di pabrik-pabrik berdampak pada jumlah produksi, terutama industri yang bergerak di sektor padat karya yang membutuhkan banyak tenaga manusia.

"Biasanya setengah meter ada meja (produksi) sekarang satu meter sehingga dampaknya pengurangan produksi. Pengurangan produksi berdampak terhadap pengurangan karyawan akhirmya semua berdampak," katanya.

Selain itu, lanjut Edi, kebijakan pembatasan sosial di ruang publik untuk mencegah penyebaran coronavirus membuat banyak mal atau pusat perbelanjaan lainnya terpaksa tutup, sehingga para perusahaan terkendala menyuplai barang produksi.

"Ada sebagian industri pun bahan baku juga habis, ketika bahan baku habis kita kekurangan stok. Seandainya ada yang bisa produksi jualnya dimana kan toko tutup," katanya.

Diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pengangguran akibat banyak perusahaan yang melakukan PHK di tengah pandemi Covid-19. 

“Akan segera dimulai kartu prakerja implementasi kartu pra-kerja mengantisipasi para pekerja yang kena PHK,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka pada Selasa (24/3).

Program tersebut juga diarahkan bagi para pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet atau pendapatan.

“Anggaran disiapkan Rp10 triliun agar provinsi-provinsi dapat mendukung ini siapa yang harus diberi, mulai didata dengan baik,” katanya.

Untuk itu Jokowi pun meminta agar pemerintah daerah segera melakukan pemetaan dan pendataan kepada para calon penerima kartu pra-kerja di daerahnya.