Covid-19, anggaran pilkada diminta dialihkan untuk nelayan

Kalangan nelayan termasuk dari kelompok yang rentan dalam menghadapi penyebaran coronavirus disease 2019 atau Covid-19 di Tanah Air.

"Keluarga nelayan dan pelaku sektor perikanan rakyat lainnya kini menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi persebaran Covid-19 di Indonesia," kata Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/4).

Untuk itu, dia berharap pemerintah segera memberikan perhatian kepada keluarga nelayan dan pelaku perikanan rakyat lainnya.

Pemerintah, sambung aktivis perikanan ini, wajib mengalokasikan dana perlindungan khusus untuk keluarga nelayan yang pendapatannya menurun akibat penyebaran wabah tersebut.

Bahkan, Susan mendesak pemerintah untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

"Anggaran Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah harus dialihkan untuk dana perlindungan khusus keluarga nelayan dan pelaku perikanan lainnya di Indonesia," ucapnya.

Dijelaskan Susan, keluarga nelayan dan pelaku perikanan rakyat sangat rentan terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah potensi lumpuhnya kehidupan ekonomi dalam bentuk menurunnya pendapatan, karena terputusnya rantai dagang perikanan ikan dari nelayan sebagai produsen kepada masyarakat luas sebagai konsumen.

Sebelumnya, pengamat sektor kelautan Abdul Halim menginginkan pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait dapat membantu memberikan bantuan tunai kepada masyarakat perikanan skala kecil guna mengantisipasi dampak Covid-19.

"Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah menyediakan dana tunai bagi masyarakat perikanan skala kecil yang terdampak," ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu. 

Langkah demikian, lanjut Halim, sudah dilakukan antara lain oleh pemerintah Malaysia, dengan jumlah bantuan sekitar Rp500 ribu per keluarga yang terdampak.

Untuk memastikan data jumlah pihak penerima bantuan tersebut, kata Halim, tinggal divalidasi dengan menggunakan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Diketahui, pemerintan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, Selasa (31/3).

Salah satu poin mendasar dalam perppu yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi adalah anggaran perlindungan sosial, akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat, dan juga akan dipakai untuk Kartu Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima.

“Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk Kartu Prakerja yang dinaikkan anggarannya dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil,” ucap Jokowi.

Ia menambahkan, anggaran tersebut juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA

 “Termasuk di dalamnya juga untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok, yaitu Rp25 triliun,” jelas Presiden Jokowi.