sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Disinyalir ada mafia kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta

Pemerintah pun diminta memeriksa seluruh petugas Bandara menyusul lolosnya penumpang asal India dari kewajiban karantina.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 29 Apr 2021 13:42 WIB
Disinyalir ada mafia kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memeriksa secara menyeluruh terhadap petugas di Bandara Soekarno-Hatta tentang pelolosan penumpang dari luar negeri tanpa karantina.

"Kasus ini hanya yang kebetulan terungkap, yang tidak terungkap bisa jadi lebih banyak. Pastikan seluruh petugas di bandara, yang memiliki wewenang terkait, diperiksa. Saya menduga ada mafia karantina kesehatan yang melibatkan orang dalam," ucapnya dalam keterangan media, Kamis (29/4).

Polres Bandara Soekarno-Hatta menangkap lima warga negara (WN) India yang tak karantina saat tiba di Indonesia. Pun terdapat warga Indonesia yang lolos isolasi mandiri setibanya dari "Negeri Anak Benua".

Kepolisian telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Seorang di antaranya pensiunan Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

"Kasus ini harus dibongkar dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya di tersangka saja, tapi harus sampai mengungkap seluruh jaringan mafia karantina kesehatan. Jangan sampai terulang lagi," pinta Netty.

Karena itu, dirinya meminta pemerintah tidak kecolongan lagi di tengah upaya melawan pandemi Covid-19. Menurutnya, keselamatan dalam negeri harus diutamakan karena di beberapa negara, termasuk India, kini sedang terjadi lonjakan kasus yang mengerikan.

"Pemerintah harus waspada, memperketat akses masuk dan screening ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat. Jangan sampai kita kecolongan lagi dan menimbulkan masalah ke depannya," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini.

Netty menambahkan, pemerintah juga harus tetap memperhatikan WNI di negara dengan kasus Covid-19 tinggi. "Segera berikan perlindungan yang maksimal dan berkoordinasi dengan lembaga maupun institusi-institusi terkait. Proses skrining di pintu-pintu masuk harus diperketat untuk mereka, terutama mereka yang punya riwayat berkunjung kurang dari 14 hari ke negara yang kasusnya tinggi."

Sponsored
Berita Lainnya
×
tekid