DPR dukung pemerintah labeli KKB teroris

Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, mendukung langkah pemerintah melakukan pendekatan militer besar-besaran untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Alasannya, aksi Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) mengorbankan warga sipil dan TNI/Polri sebelum KBB dilabeli kelompok separatis teroris (KST).

"Sebelum label teroris itu disematkan, ya, OPM itu adalah kelompok teroris karena melakukan teror dan pembunuhan kepada masyarakat sipil; sekolah dibakar, guru tewas ditembak. Itu adalah pelanggaran pidana. Kepada kombatannya memang tegas, military approach (pendekatan militer) dibutuhkan," katanya dalam webinar Forum Alinea bertajuk "KKB, Teroris atau Bukan?" pada Kamis (29/4).

Menurut politikus Partai Golkar ini, pendekatan militer secara tegas menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya, gerakan TPN/OPM sudah semakin terorganisasi dan dengan dukungan persenjataan serta pendanaan dari pihak luar.

Aksi kelompok tersebut, menurutnya, juga menguat lantaran mendapat dukungan dari masyarakat. "Ini juga menjadi kelemahan pemerintah," jelasnya.

Pemerintah menetapkan KKB sebagai teroris. Label itu disematkan pasca-penembakan terhadap Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen Anumerta I Gusti Danny Karya Nugraha.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sesumbar, pelabelan terorisme terhadap KKB sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Isinya, terorisme adalah siapa pun perencana, penggerak, dan mengorganisasi tindakan terorisme.