sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR masih salah kaprah ihwal OTT KPK teranyar

Dua OTT KPK terakhir masih dinilai hasil pelaksanaan UU KPK versi revisi yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2019.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Kamis, 09 Jan 2020 17:43 WIB
DPR masih salah kaprah ihwal OTT KPK teranyar
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 396.454
Dirawat 60.694
Meninggal 13.512
Sembuh 322.248

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan serangkaian operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini, merupakan buah UU KPK baru. Padahal, proses OTT yang terjadi dalam dua hari terakhir merupakan kinerja warisan dari komisioner KPK lama, saat UU KPK hasil revisi belum berlaku.

Menurut Arsul Sani, OTT yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, merupakan bukti UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, tidak melemahkan kinerja KPK. UU tersebut mulai berlaku pada 18 Oktober 2019.

"Kalau saya melihat, OTT KPK ini menjawab kekhawatiran sebagian kalangan masyarakat sipil bahwa setelah revisi UU KPK, yang kemudian melahirkan UU Nomor 19 Tahun 2019 itu, tidak akan ada atau KPK tidak bisa lagi OTT. Sekarang kan UU-nya sudah berlaku, dan terbukti dalam seminggu ini ada dua OTT," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Dia juga mengatakan, dua OTT tersebut membuktikan mentahnya tudingan dari kelompok masyarakat sipil bahwa DPR berniat melemahkan KPK dengan mengesahkan revisi UU KPK. Ia pun meminta masyarakat berpandangan positif dan mempercayakan penegakan hukum sepunuhnya kepada KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung selaku penegak hukum. 

Pernyataan serupa diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri. Menurutnya, OTT terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan beberapa orang lainnya merupakan pelaksanaan dari UU KPK versi baru.

Namun hal tersebut dibantah oleh Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris. Dia menjelaskan, proses OTT tersebut telah berlangsung sejak lama, sebelum UU Nomor 19 Tahun 2019 berlaku. Karena itu, dia menyebut Dewan Pengawas KPK tidak mengetahui pelaksanaan operasi senyap tersebut.

Bantahan serupa disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Menurutnya, KPK membutuhkan waktu cukup lama sebelum melakukan OTT.

"OTT itu ngintipnya, kan, berbulan-bulan. Sehingga, perintah dan persetujuan pengintipannya berdasarkan undang-undang yang lama," ujar Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1).

Sponsored

KPK melakukan OTT terhadap Saiful Ilah pada Selasa (7/1). Sehari kemudian, OTT berlanjut dengan penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus berbeda. 

Dua operasi senyap ini terjadi sebelum pimpinan KPK jilid V di bawah pimpinan Firli Bahuri, genap 20 hari berkantor di Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Firli Bahuri dan empat komisioner lain mulai berkantor di gedung tersebut sejak 20 Desember 2019 lalu. 

Berita Lainnya