DPR sebut pemerintah siap tambah bansos

Pemerintah sudah menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi beban masyarakat dan instansi terdampak Covid-19. DPR berkeyakinan, bansos bakal ditambah jika pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diperpanjang.

"Pemerintah siap mengucurkan tambahan anggaran bantuan sosial. Mekanismenya sudah diatur dalam Undang-Undang APBN 2021," ujar Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan, Rabu (14/7).

Dia menilai, pemerintah mengalokasikan anggaran sangat besar untuk berbagai program bansos. Akselerasi penyerahan bansos, menurutnya, mesti ditingkatkan apalagi pada masa PPKM darurat. 
"Program sosial lembaga-lembaga pemerintah dan BUMN juga diharapkan dipergencar. Kita harus all-out," katanya.

Selain itu, Hendrawan berpendapat, solidaritas, disiplin sosial, dan sinergitas antarkomponen juga masyarakat harus dimaksimalkan. "Indonesia adalah negara dengan indeks kedermawanan sosial yang tinggi, salah satu yang tertinggi di dunia."

Berdasarkan data per 12 Juli, dapur umum Balai Wyata Guna Bandung menyalurkan 4.686 butir telur atau 2.343 paket. Sebanyak 503 paket di antaranya untuk tenaga kesehatan (nakes) RSUD Kota Bandung, 480 paket ke RS Bhayangkara, 600 paket RS Hasan Sadikin, dan 538 lainnya ke RS Al Ikhsan.

Kemudian, 50 paket telur untuk RS Muhammadiyah, 17 paket bagi warga isoman di Balai Wyata Guna, 35 paket warga isoman di Cibeureum, 10 paket untuk personel linmas Kelurahan Pasir Kaliki, 40 paket untuk tim Tagana dan penerima pelayanan mendapatkan 40 paket, serta 70 paket bagi angota Polsek Cicendo.

Di Jakarta, dapur umum Kementerian Sosial (Kemensos) dipusatkan di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata. Dapur umum tersebut rerata memproduksi 15.000 kotak makanan siap saji dan 15.000 telur rebus setiap hari.  

Kemudian, Kemensos menambah pendirian 3 dapur umum di Bogor, Yogyakarta, dan Bali. Dengan demikian, jumlah yang beroperasi sebanyak 7 unit.

Sedangkan bantuan sosial tunai (BST) sudah diserahkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sejak beberapa hari lalu. Penyalurannya melalui PT Pos Indonesia (Persero) selama 2 bulan. BST didistribusikan kepada 10 juta keluarga dengan indeks Rp300.000/KPM/bulan.

Kemensos juga mengakselerasi program perlindungan sosial sebagai langkah pendukung PPKM darurat. Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai (BPNT) atau Kartu Sembako merupakan bansos reguler dalam rangka menurunkan angka kemiskinan bertarget berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penyaluran PKH dan BPNT/Kartu Sembako dilakukan melalui jaringan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara). Adapun PKH menjangkau 10 juta KPM dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga, sedangkan BPNT/Kartu Sembako menjangkau 15,93 juta KPM dengan indeks Rp200.000/KPM/bulan dan bakal ditingkatkan sasarannya menjadi 18,8 juta KPM.

Melalui Perum Bulog, Kemensos juga menyalurkan 10 kg beras kepada KPM BPNT/Kartu Sembako dan BST. Dengan bantuan ini, pemerintah berharap, kebutuhan dasar masyarakat terdampak pandemi bisa tercukupi.