Keluarga Faisal Amir laporkan dugaan penganiayaan saat demo ke polisi

Keluarga Faisal Amir, mahasiswa Universitas Al Azhar yang menjadi korban dalam kerusuhan saat aksi demonstrasi bulan lalu, mendatangi Bareskrim Polri. Pihak keluarga yang diwakili oleh ibu Faisal, Ratu Agung, datang untuk melaporkan dugaan penganiayaan terhadap Faisal Amir.

Ratu Agung mengatakan, ada dugaan penganiayaan yang mengakibatkan tengkorak dan tulang bahu anaknya mengalami keretakan. Namun ia tak mau berspekulasi ihwal pelaku yang diduga melakukan penganiayaan tersebut.

"Kedatangan saya ke sini untuk melaporkan kejadian anak saya yang jadi korban penganiayaan berat. Menurut saya ini sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan," kata Ratu di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (4/10).

Ratu didampingi kuasa hukum, aliansi mahasiswa Al Azhar, sekelompok ibu-ibu, dan sejumlah pelajar.

Dalam pelaporan tersebut, Ratu menyerahkan sejumlah alat bukti. Ada kronologi kejadian dan foto Faisal Amir dalam keadaan lebam, setelah mengikuti aksi di depan Gedung DPR/MPR. Alat bukti diperkuat dengan hasil visum et repertum atas luka yang dialami Faisal.

Ratu mendesak aparat kepolisian dapat mengungkap dan menangkap pelaku penganiayaan itu. Ia pun berharap pelakunya diganjar hukuman setimpal sesuai perbuatannya.

"Saya sebagai warga negara yang baik, mau minta tolong kepada aparat keamanan, khususnya kepada Bareskrim Polri, supaya bisa mengusut tuntas siapa pelaku penganiayaan berat terhadap anak saya," katanya.

Ratu mengatakan, saat ini kondisi anaknya sudah semakin membaik. Ia akan dipindahkan ke rumah sehat dengan pendampingan perawat, untuk menjalani pemulihan selama tiga hingga enam bulan ke depan.

"Sudah bisa cerita juga, tapi satu atau dua pertanyaan, terus lupa," ujar Ratu.

Faisal sempat dilarikan ke RS Pelni setelah menderita luka di bagian kepala dan bahu, saat mengikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Selasa (24/9) lalu.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan orang dari mahasiswa dan elemen masyarakat lain, dilakukan untuk menolak sejumlah RUU yang dinilai bermasalah. Demonstrasi juga dilakukan untuk menolak pengesahan RUU KPK yang dilakukan pada 17 September 2019 lalu.