Elite politik harus mengawali rekonsiliasi

Pertarungan Pilpres 2019 yang berjalan sangat sengit membuat masyarakat terpolarisasi, sehingga dikhawatirkan memicu gesekan di masyarakat.

Untuk mencegah hal itu tak terjadi, peneliti politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, mendorong agar para elite yang bertarung untuk melakukan rekonsiliasi agar masyarakat tak terpecah pasca Pilpres 2019.

"Pascapilpres yang harus dilakukan elite, yaitu rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi merupakan suatu keniscayaan. Elite yang saling serang, pendukung yang terpolarisasi harus diselesaikan dan dituntaskan dengan rekonsiliasi," katanya kepada Alinea.id Kamis (18/4).

Pascapilpres para elite mesti menarasikan kedamaian, agar masyarakat tidak bertindak di luar hukum. "Elite-elite kita harus menebar kedamaian," katanya.

Ujang pun meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh elite yang kerap memprovokasi. Hal itu hanya akan membuat masyarakat di adu domba. "Demi kepentingan elite tersebut. Masyarakat jangan mengikuti elite yang salah jalan. Jangan mengikuti elite yang melakukan provokasi. Jangan mendengar dan mengikuti elite yang suka menghasut. Tapi ikutilah elite-elite yang menebar kesejukan, kebaikan, dan persaudaraan. Jangan mau diadu domba. Jangan mau dikorbankan hanya untuk kepentingan politik sesaat para elite," katanya. 

Ujang menilai, cara tersebut akan sangat efektif dalam mencegah terjadinya gesekan di masyarakat, asalkan para elitenya sadar dan mau menahan diri.

"Suka tidak suka. Masyarakat di bawah memang sedikit bergejolak. Namun jika elite-elitenya mau meredam dan mampu menahan mereka yang marah. Pascapilpres, insya Allah aman-aman saja," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan usai pemungutan suara Pemilu 2019, para kontestan dan elite partai dari masing-masing kubu harus memulai upaya rekonsiliasi bangsa yang selama tujuh bulan terakhir berbeda pandangan politik di masa kampanye.

JK menyarankan kedua capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk dapat menenangkan pendukung-pendukungnya, menunggu dan mengawasi hasil rekapitulasi KPU dan bersama-sama memajukan bangsa Indonesia.

"Apabila sudah ada penghitungan akhir dari KPU, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Baik yang menang tentunya menerima, yang kalah akan menerima juga. Kita rekonsiliasi bangsa ini untuk bekerja pada masa depan yang lebih baik lagi," kata JK.

Selama masa kampanye tujuh bulan terakhir, masyarakat Indonesia seakan-akan terpecah-belah karena perbedaan preferensi politik di Pilpres 2019. JK menilai hal itu wajar terjadi di sebuah negara demokrasi, namun hal itu tidak boleh berkepanjangan hingga menghambat pembangunan bangsa.

"Ya semua pemilu di mana pun pasti ada perbedaan, jadi seakan-akan terbelah. Tapi setelah menerima keputusan dengan penghitugan terbuka, adil dan dapat dipercaya. Maka harus ikhlas menerima itu dan bersama-sama membangun bangsa ini lebih baik lagi," jelasnya.

Wapres juga mengimbau kepada kedua capres dan para pendukungnya untuk tidak terlalu bergembira secara berlebihan. Kepada pemenang pilpres, JK berharap dapat memberikan kesempatan bagi yang kalah untuk bergabung membangun Indonesia.

"Mungkin saja Pak Prabowo, kalau dia kalah katakanlah begitu, ingin kembali lagi bisnis tentu pemerintah harus memberikan jalan yang baik atau sebaliknya. Semuanya harus seperti itu, tidak ada dendam lagi, menghilangkan dendam dan menghilangan semua perbedaan pandangan selama tujuh bulan ini," ujarnya. (Ant)