Fadli Zon: Tindakan Luhut di Bali langgar aturan kampanye

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan tidak boleh ada kampanye terselubung pada acara IMF-WB. Fadli menilai tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melanggar aturan berkampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Tidak boleh ada kampanye terselubung dong. Saya kira harusnya dalam forum-forum seperti itu apalagi yang dibiayai APBN tak perlu lah kampanye-kampanye seperti itu," kata Fadli Zon di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10).

Tindakan memberi arahan Direktur IMF dan juga Presiden Bank Dunia melarang pose berfoto dengan angka dua atau victory adalah kesalahan. Apalagi, Kedua Menteri dalam Kabinet Ayo Kerja II tersebut justru mengarahkan berpose angka satu.

Simbol angka satu diketahui sebagai nomor urut pasangan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019 mendatang. Oleh sebabnya, wajar bila Sri Mulyani dan Luhut dilaporkan oleh warga masyarakat bernama Dahlan Pido ke Bawaslu.

"Justru akhirnya itu kan bisa menimbulkan satu kesan bahwa itu sebuah kampanye. Jadi wajar saja jika kampanye itu dilaporkan ke Bawaslu," ujar Fadli Zon.

Kendati menganggap apa yang dilakukan oleh Menkeu dan Menko Maritim tersebut sebagai tindakan keliru. Namun, Fadli meyakini bahwa Luhur dan Sri Mulyani tak berniat untuk melakukan kampanye terselubung tersebut.

Fadli juga mengaku sudan menonton sendiri video permintaan Sri Mulyani dan Luhut saat di Bali. Berdasarkan video yang sudah dilihatnya itu Luhut dan Sri Mulyani ingin mengacungkan salam dua jari. 

Simbol angka dua jari tersebut adalah simbol Victory yang sudah mendunia. Simbol itu berarti salam bentuk perdamaian dan kebersamaan antar negara yang menghadiri pertemuan IMF dan World Bank.

"Saya kira jelas itu ya. Saya nonton juga di videonya itu kan kelihatan reflek untuk dua jari sebenernya itu. Nah saya kira tidak ada maksud kampanye, tapi malah justru diingatkan bahwa 2 itu Prabawo dan 1 Jokowi. Tapi akhirnya malah terkesan kampenye jadinya," pungkas Fadli Zon.

Ikhwal kasus ini bermula dari pelaporan seorang warga bernama Dahlan Pido ke Bawaslu. Dahlan melapor ke Bawaslu didampingi Advokat Nusantara atas dugaan melakukan pelanggaran pemilu saat penutupan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, Minggu, (14/10) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan.