sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Gebernur DKI siapkan paket kebijakan gage

Anies mengklaim kebijakan Pemprov DKI merujuk pada data dan angka di lapangan.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Senin, 07 Sep 2020 18:53 WIB
Gebernur DKI siapkan paket kebijakan gage
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 939.948
Dirawat 149.388
Meninggal 26.857
Sembuh 763.703

Jelang berakhirnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 9 September 2020 mendatang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan paket kebijakan peraturan ganjil genap (gage).

"Kita sedang menyiapkan satu paket kebijakan, jadi bukan masing-masing item. Tapi satu paket bersamaan dengan nanti berakhirnya siklus PSBB kita," kata Anies di Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Anies, kebijakan gage nantinya tidak lagi dibuat secara parsial tetapi menjadi satu paket kebijakan dengan aturan lainnya yang diberlakukan selama masa PSBB.

"Karena siklus PSBB kita akan berakhir tanggal 9, dan saat itu kita akan sampaikan paket kebijakan untuk fase berikutnya," ujar dia.

Meski demikian, Anies enggan menjelaskan lebih jauh mengenai paket kebijakan penerapan gage di Jakarta tersebut. 

"Makanya itu semua nanti akan disampaikan data-datanya. Kami di DKI nomer satu selalu transparan. Kedua selalu menggunakan data dan menyampaikan data itu lengkap," ujarnya. 

Anies mengklaim bahwa aturan yang dieluarkan DKI Jakarta saat ini merujuk pada data dan angka kejadian di lapangan, termasuk dengan diberlakukannya kembali gage di masa penerapan PSBB. 

"Jadi, keputusan kebijakan-kebijakan itu selalu merujuk kepada angka yang senyatanya terjadi di lapangan. Itulah sebabnya, kami Insya Allah konsisten dengan itu, termasuk saat nanti kami umumkan siklus berikutnya," ujar dia. 

Sponsored

Diketahui, penerapan gage menuai sejumlah kritik dari berbagai kalangan, salah satunya dari Ketua Fraksi anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Gembong mengatakan, Pemprov DKI tidak semestinya mempertahankan kebijakan ganjil-genap di masa pandemi Corona karena dapat meningkatkan mobilitas masyarakat di angkutan umum.

"Seharusnya Pemprov (DKI) tidak ngotot mempertahankan kebijakannya (ganjil- genap), mengkolaborasikan kebijakan pemprov dan Satgas Covid-19 jauh lebih baik," kata Gembong, Minggu (6/9).

Gembong menjelaskan, penerapan ganjil-genap di masa pandemi dapat menyebabkan peningkatan jumlah penumpang di transportasi publik. Hal itu juga dapat menimbulkan klaster baru di angkutan umum.

"Ketika ganjil-genap diterapkan, tak terelakkan akan terjadi penumpukan penumpang di transportasi publik, khususnya di transportasi penumpang," katanya.

Berita Lainnya
×
img