Gubernur Anies diminta tidak ragu ganti SKPD

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah jadi sorotan publik. Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, nilai anggaran yang diajukan dinilai fantastis dan sarat kejanggalan. 

Seperti diketahui, anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Selain nilainya fantastis, pos anggaran juga dinilai janggal.

William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor. Juga anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. 

Setelah memantik kehebohan publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan mengkaji ulang dan merevisi rancangan KUA-PPAS. Merespons kehebohan ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar Gubernur DKI Anies Baswedan mengganti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Menurut Pras, panggilan Prasetio Edi Marsudi, SKPD terbukti tidak mampu merancang komponen anggaran, dan membuat kegiatan yang urgen untuk masyarakat.

"SKPD itu tidak tegas menganggarkan apa sih yang penting buat masyarakat. Seperti masalah lem aibon lah terus masalah influencer. Apabila SKPD tidak mampu, ganti orangnya," kata Pras.

Pras meminta Gubernur Anies lebih tegas kepada anak buahnya agar menyusun anggaran yang masuk akal. Apabila ada anggaran yang bukan prioritas, dan hanya fokus pada hal-hal kecil, kata dia, seharusnya Gubernur Anies tidak segan untuk mencoretnya. 

Ia mencontohkan, apabila dirinya mendapati anggaran yang dinilai bukan hal prioritas, maka akan mencoretnya. Pras menyebut, rancangan KUA-PPAS 2020 DKI yang diusulkan mencapai Rp89,44 triliun dikhawatirkan terlalu tinggi, mengingat pendapatan daerah selalu tidak mencapai target.

"Ini enggak main-main, 2020 dengan anggaran yang dikatakan kemarin itu masih Rp90 triliun, pendapatannya dari mana," ucap Pras.

Pras juga menilai, alasan Dinas Pendidikan mengada-ada yang, menyebut salah ketik dalam anggaran pengadaan alat tulis kerja (ATK) seperti bolpoin yang mencapai ratusan miliar.

"Namanya juga manusia pas ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis. Bolpoin anggarannya besar sekali, seperti itu saya enggak sependapat," kata Pras. 

Di sisi lain, Pras memberikan apresiasi anggota DPRD baru yang detail melihat anggaran-anggaran yang janggal. Meski mengapresiasinya, namun anggota DPRD baru juga mesti diingatkan, untuk obyektif dalam menilai. 

"Eksekutif memberi KUA-PPAS, semua bekerja. Jadi mekanisme ini melalui beberapa komisi, berapa judul, perubahan opini, nah itu kan harus benar. Kalau mereka tidak tahu, kan juga tidak obyektif juga," katanya.