Indeks Demokrasi Indonesia meningkat 0,28 poin

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami peningkatan pada 2018. Dibandingkan dengan 2017, IDI mengalami peningkatan sebesar 0,28 poin.

"IDI tahun 2018 mencapai angka 72,39. Ini meningkat bila dibandingkan tahun 2017 yang persentasenya adalah 72,11 poin," kata Suhariyanto dalam pemaparan data IDI 2018 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Menurutnya, perubahan ini dipengaruhi sejumlah aspek indikator. Di antaranya, penurunan aspek kebebasan sipil yang turun 0,29 poin dari 78,75 menjadi 78,46, lalu penurunan aspek hak-hak politik dari 66,63 menjadi 65,79, serta aspek Lembaga Demokrasi yang meningkat sebesar 2,76 poin menjadi 75,25.

"Ketiga aspek ini trennya berbeda setiap tahunnya. Dan tahun ini yang meningkat adalah pada aspek Lembaga Demokrasi yang semula 72,49 menjadi 75,25," ucap Suhariyanto.

Selain ketiga aspek tersebut, angka dalam IDI didapat melalui sebelas variabel. Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, peran partai politik, hingga partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Namun demikian, ada tiga dari 11 variabel yang berkategori buruk pada tahun 2018. Di antaranya, variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (54,28), peran DPRD (58,92), dan peran birokrasi pemerintah daerah (55,74).

Sejak 2009 hingga 2018, tingkat demokrasi di Indonesia bersifat dinamis dan fluktuatif. Pada periode 2009-2013, angka IDI berfluktuasi di kisaran angka 60. Sementara itu, pada 2014-2018, angka IDI berada di kisaran angka 70 yang tergolong dalam kategori sedang.

"Hal tersebut menunjukkan telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tingkat demokrasi lima tahun yang lalu. Walaupun IDI tingkat nasional masih kategori sedang," ucapnya.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit (tunggal) yang mampu menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar untuk menyusun data tahunan ini. (Ant)