IPW apresiasi pemerintah melumpuhkan napiter

Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi sikap pemerintah dalam menuntaskan kerusuhan yang dilakukan oleh napi teroris (napiter) di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Telebih pagi tadi seluruh 155 tahanan teroris berhasil menyarah tanpa syarat.

Ketua Presidium IPW Neta S. Pane menilai hadirnya Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI, dan pejabat lainnya di Mako Brimob menunjukkan betapa solidnya aparatur pemerintah memberi dukungan pada Polri, untuk menuntaskan kasus ini secara profesional. 

"Dengan selesainya kasus ini IPW berharap kasus serupa tidak terulang lagi. Sebab kekacauan di Rutan Brimob sudah dua kali terjadi," ujar Pane seperti dikutip dalam keterangan rilisnya, hari ini Kamis (10/5).

Pasca kasus ini Pane memberikan lima catatan yang mendesak untuk dipenuhi Polri. Di antaranya, Polri diharap segera membubarkan Rutan Brimob dan mengembalikan fungsinya semula, sebagai tempat untuk menahan anggota Brimob nakal.

Pasalnya, kata dia, selama ini tanggung jawab pengelolaan Ruton Brimob ada di tangam Bareskrim Polri, sementara tanggung jawab lokasi di bawah Korbrimob. 

"Sehingga setiap kali terjadi hal-hal negatif, yang dapat sorotan dan kecaman adalah Korbrimob sebagai pasukan elit Polri," jelasnya.

Selanjutnya, kata Pane, jangan pernah lagi mengumpulkan tahanan teroris dalam jumlah besar di satu tempat, apalagi jumlah sipirnya terbatas seperti di Rutan Brimob. 

Polri juga perlu mengevaluasi semua tempat penyimpanan senjata api agar tidak mudah dikuasai pihak lain. Sebab dari pantauan IPW, banyak tempat penyimpanan senjata api Polri yang sangat tidak representatif. 

"Di Polsek misalnya, senjata api laras panjang, rata-rata tiga unit, hanya diletakan di bawah meja dan ditutupi triplek atau ditutup seadanya. Terutama jika tengah malam, umumnya petugas piket tidur dan senjatanya dibiarkan (tergeletak) meski terikat rantai," terangnya.

Selain itu, yang perlu menjadi fokus adalah mengubah mentalitas sipir yang kata dia terlalu mudah disuap. Dengan uang suap itu, hampir semua tahanan di negeri ini, termasuk tahanan teroris bisa memasukkan alat komunikasi.

Sangat ironis ketika terjadi kekacauan di Rutan Brimob para tahanan teroris bisa melakukan siaran live lewat media sosial mereka.

Yang terakhir yang juga tidak kalah penting kata Pane adalah Polri harus bertindak tegas untuk segera mencopot semua pejabat yang bertanggung jawab. 

"Sebab akibat kecerobohan mereka dan tidak adanya pengawasan simultan yang mereka lakukan terjadi kekacauan di Rutan Brimob yang membuat lima polisi dibunuh tahanan teroris," pungkasnya.

Untuk diketahui pemberitaan ini juga menjadi sorotan media internasional. Menko Bidang Politik Hukum, dan HAM Wiranto dalam keteranngan rilisnya untuk media internasional, menejelaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberantas kasus ini. 

Kata dia sejalan dengan sikap pemerintah yang telah diungkapkan oleh Presiden Jokowi, bahwa ketika menyangkut terorisme, pihaknya harus bertindak tegas tanpa ragu-ragu.

Pagi tadi, operasi penanggulangan penyanderaan dan pendudukan tahanan Mako Brimob oleh 156 napi teroris selesai. Seluruh napi telah menyerahkan diri dan dikabarkan sudah dipindahkan ke rumah tahanan nusakambangan.