Jaringan telekomunikasi sendiri biar tidak disadap

Pemerintah menyiapkan Jaringan Aman Mandiri (JAM) Nasional untuk melindungi keamanan negara. 

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerangkan, pemerintah masih menggunakan jaringan komersial hingga kini. Padahal jaringan tersebut rentan mengganggu aktivitas pemerintahan dan masyarakat.

"Jika mempergunakan jaringan komersial ketika perusahaan itu macet, kita ikut macet. Dengan itu pun, kita bisa disadap, bisa kena operasi intelijen. Maka itu, mau bikin yang mandiri. Apapun namanya nanti," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (30/12).

JAM Nasional sangat diperlukan agar seluruh frekuensi di Indonesia bisa terkoordinasi ke dalam satu pusat jaringan nasional. Hal tersebut, juga baik untuk keamanan dan pertahanan negara. JAM Nasional juga dapat menjaga dan mencegah terjadinya penyelundupan. Sehingga JAM Nasional pada prinsipnya dapat juga membantu mengembangkan perekonomian.

"Kita bisa sering kebobolan kalau tidak pakai mandiri. Mandiri itu artinya dikelola sendiri secara terpusat dengan memiliki password. Kalau istilah sedehana itu milik sendiri juga. Tidak bisa dimasukan orang lain," ujar dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun setuju dengan konsep JAM Nasional sesuai hasil rapat koordinasi dengan beberapa lembaga pemerintahan terkait. Namun demikian, rencana ini masih terus dikaji lantaran belum terlalu matang.

"Tadi secara prinsip bisa disetujui, tetapi kami akan memanggil lagi (stakeholder). TNI/Polri itu sebenarnya sudah hampir semuanya punya. Tidak apa kalau masing-masing punya, asalkan tetap di dalam satu jaringan yang kita bangun sendiri," sambung Mahfud.

Informasi rencana pemerintah menciptakan JAM Nasional ini datang dari Menteri Komonikasi dan Informatika Johnny G Plate, usai mengikuti rapat terbatas di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pagi tadi.

"Pertemuan koordinasi terkait jaringan telekomunikasi kita. Bagaimana jaringan aman untuk keperluan taktikal. Jaringan aman untuk keperluan operasional di luar dari sistem yang sudah ada," ucap Plate.

Pertemuan tersebut adalah kali pertama stakeholder membahas JAM Nasional. Pemerintah masih dalam tahap menyusun perencanaan karena membutuhkan waktu yang sangat panjang dan strategis.

Masih dibutuhkan penelitian serta pendapat pakar untuk mengimplementasikan wacana ini. Pemerintah belum dapat memastikan apakah terlebih dahulu membuat aturan, atau langsung menjadi kebijakan nasional.