Jawa Barat butuh 72 juta vaksin Covid-19

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) membutuhkan 72.145.938 dosis vaksin coronavirus baru (Covid-19) untuk 36 juta warganya rentang usia 18-59 tahun dari total populasi 50 juta orang. Setiap sasaran akan disuntik dua kali.

"Untuk 60 tahun ke atas dan 18 tahun ke bawah, kami masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), apakah diikutsertakan (dalam vaksinasi) atau tidak," kata Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar, Marion Siagian, Kamis (22/10).

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020, dirinya menerangkan, vaksinasi tersebut akan menyasar 157.782 tenaga kesehatan (nakes) dan personel TNI/Polri. "Untuk kelompok pelayanan publik 95.248 orang dengan kebutuhan vaksin 190.496."

"Kami masih meng-update terus supaya pada hari H (vaksinasi) semua kelompok prioritas ini bisa tercakup," sambung dia, melansir situs web Pemprov Jabar.

Adapun prioritas pelaksanaan program vaksinasi akan menyasar lima daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek). Kilanya, penyumbang 70 persen kasus Covid-19 di Jabar. 

Marion menerangkan, pihaknya bakal menambah jumlah tenaga vaksinator terlatih kini mencapai 1.094 orang. Jumlah nakes di "Bumi Pasundan" sebanyak 85.000 orang. 

Vaksin nantinya disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celsius. Karenanya, Pemprov Jabar sampai sekarang juga masih melakukan penilaian terhadap alat pendingin di seluruh tempat fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). 

"Vaksin itu mulai dari pengiriman sampai ke tubuh penerima harus dalam keadaan baik, harus disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk itu, kami melakukan asesmen terhadap kulkas-kulkas untuk penyimpanan vaksin di semua fasyankes," ujar Marion. 

Pemerintah pusat mulanya akan melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahap I kepada 9,1 juta rakyat se-Indonesia, November-Desember. Penyuntikan rencananya menggunakan produk dari beberapa produsen, yakni CanSino Biological, Sinovac Biotech, dan G42 (Sinopharm).

Belakangan, pemerintah batal membeli vaksin yang tengah dikembangkan AstaZeneca lantaran menolak bertanggung jawab jika terjadi kegagalan produksi dan meminta panjer sebesar US$250 juta atau setara Rp3,67 triliun. Juga demikian dengan produk CanSino karena baru tersedia Desember nanti dan Indonesia tak mau dilakukan uji coba ketiga di "Tanah Air"serta Sinopharm dengan dalih harganya US$22 atau setara Rp323.000 per dosis dianggap terlalu mahal.

Alhasil, pemerintah hingga kini hanya baru mendapatkan komitmen dari Sinovac sebanyak 3 juta dosis. Sejumlah instansi terkait telah diutus ke China, kantor pusat Sinovac, untuk meninjau pabrik dan menganalisis hasil uji klinis tahap ketiga.