sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Jerit rakyat di masa pandemi, bukan lahan cari cuan

Bukannya menyejahterakan rakyat, program Kartu Prakerja dinilai menjadi lahan mencari keuntungan pihak tertentu.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Kamis, 16 Apr 2020 23:01 WIB
Jerit rakyat di masa pandemi, bukan lahan cari cuan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Mahalnya harga yang dipatok startup mitra program Kartu Prakerja dinilai menunjukkan minimnya empati di tengah pandemi Covid-19. Sebab bantuan pemerintah yang semula ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, mengalir lebih dulu pada startup mitra, yang salah satunya milik Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara.

Belva merupakan CEO Ruangguru, yang menjadi salah satu mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online program Kartu Prakerja. Pelatihan untuk program Kartu Prakerja, disediakan Ruangguru melalui platform Skill Academy by Ruangguru.

Pemerhati pendidikan dari Center for Education Regulations & Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji mengatakan, materi yang dibanderol untuk pelatihan Kartu Prakerja terbilang mahal. Misalnya, pelatihan membuat riwayat hidup atau curicullum vitae dibandrol dengan harga Rp200.000.

"Seharusnya, sebagai Staf Khusus Presiden memberi pelatihan gratis kepada masyarakat," kata Indra di Jakarta, Kamis (16/4).

Tangkapan layar program pelatihan Kartu Prakerja di situs skillacademy.com

Karena itu, dia menganggap wajar muncul dugaan program ini menjadi lahan mencari cuan. Sebab dalam hal ini, Belva merangkap jabatan yang membuatnya terjebak dalam konflik kepentingan.

"Sudah pasti ada konflik kepentingan, karena digaji oleh uang rakyat untuk kepentingan negara, tetapi masih menjadi direktur utama perusahaan yang tujuannya mencari keuntungan bagi pemegang saham," ujar Indra di Jakarta.

Anggota Komisi XI Kurniasih Mufidayati mengatakan, tak semestinya program pemberdayaan masyarakat itu justru menjadi lahan untuk mencari keuntungan.

Sponsored

"Di tengah situasi pandemi yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat rentan terdampak wabah, hendaknya pemerintah dan para stakeholder tidak menjadikan situasi ini sebagai lahan proyek," kata Kurniasih di Jakarta, Kamis (16/4).

Tangkapan layar program pelatihan Kartu Prakerja di situs sekolah.mu

Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, seharusnya tidak ada pejabat negara yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu. Apalagi mencari cuan dari anggaran yang ditujukan pada masyarakat terdampak.

Penyebaran coronavirus di wilayah Indonesia membuat pemerintah meminta perusahaan untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Hal ini membuat sebagian perusahaan kehilangan pendapatan, sehingga terpaksa merumahkan karyawannya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan sekitar 1,2 juta karyawan kehilangan pekerjaan. Mereka diberhentikan dari 74.730 perusahaan yang operasionalnya terhambat di masa wabah virus corona.

Selain itu, para pekerja informal juga kesulitan mencari penghasilan sehari-hari. Pedagang kecil hingga para pekerja transportasi, kesulitan mendapat pemasukan karena banyak orang yang berdiam diri di rumah menghindari penularan corona.

Menurut Kurniasih, dalam kondisi ini pemerintah dan stakeholder terkait harusnya hadir memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan. Meski tak memberi jaminan kesejahteraan secara langsung, Kartu Prakerja memberi peluang peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan keterampilan masyarakat.

Karena itu, dia berharap Kartu Prakerja dikelola secara transparan, adil dan merata. Bukan malah mementingkan pribadi kelompoknya saja

"Pengelolaan Kartu Prakerja bukanlah proyek, tapi ini adalah amanah negara dan bangsa untuk membantu para pekerja korban ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini," kata Kurniasih.

Di sisi lain, Belva membantah dirinya menjadikan program tersebut sebagai proyek mencari keuntungan. Menurutnya, dia sama sekali tak terlibat dalam penentuan mitra Kartu Prakerja yang dilakukan Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO).

"Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir," katanya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demisioner Partai Demokrat, Rachland Nasidik mengkritisi keterlibatan Ruangguru dalam program kartu Prakerja.

Rachland mengatakan, sejak awal kebijakan Kartu Prakerja menjadi program yang tidak perlu. Oleh sebab itu ia semakin menyesalkan kebijakan tersebut setelah mengetahui perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra merupakan milik Stafsus  milenial Presiden.

"Perusahaan yang dipimpin Stafsus Milenial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara Rp5,6 Triliun," kata Rachland dalam unggahan di akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik.

Rachalan menuding perusahaan Belva memiliki kepentingan dalam kartu prakerja iti. Iamengaitkan keterlibatan Ruangguru ini dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

"Kini kita tahu apa guna pasal 'kekebalan hukum' dalam Perppu Covid-19 itu," kata dia.

Berita Lainnya