sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kasus Covid-19 tembus 1 juta, Menkes: Saatnya kita berduka

Kemenkes berjanji bakal memperkuat sistem surveilans melalui 3T.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 26 Jan 2021 18:56 WIB
Kasus Covid-19 tembus 1 juta, Menkes: Saatnya kita berduka
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang dicatat pemerintah mencapai 1.012.350 per hari ini, Selasa (26/1), pukul 12.00 WIB. Sebanyak 28.468 pasien di antaranya meninggal.

"Ini saatnya kita untuk berduka karena ada banyak ada saudara-saudara kita yang sudah wafat. Ada lebih dari 600 tenaga kesehatan (nakes) yang sudah gugur dalam menghadapi pandemi ini. Dan mungkin keluarga atau saudara dekat sudah meninggalkan kita,” ucap Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Selain kenestapaan, menurutnya, tingginya jumlah kasus tersebut dapat dimaknai sebagai upaya bekerja bersama untuk mengurangi laju penularan virus sehingga pengorbanan nakes tidak sia-sia.

Laju penularan virus perlu segera dikurangi agar fasilitas kesehatan tidak menerima beban yang terlampau berat. "Kita secara bertahap akan mengurangi virus ini hingga suatu saat akan menghilang sama sekali atau mengeradikasi," tutur Budi.

Karenanya, dia mengajak masyarakat tertib menerapkan protokol kesehatan (prokes), yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M). "Kita harus mengingatkan diri sendiri, keluarga, dan teman-teman kita," ujarnya

Sedangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sambungnya, bakal memperkuat pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan perawatan (treatment) atau 3T.

Sebelumnya, ahli epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menyebut, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali terlambat. Alasannya, motivasinya bukan pencegahan dan antisipasi, tetapi layanan kesehatan rumah sakit yang kolaps. 

Padahal, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), opsi karantina kesehatan ini harus atas inisiatif kepala daerah. Karenanya, pemerintah pusat, semestinya berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk membatasi mobilitas penduduk. Pandu juga menyoroti sistem surveilans kesehatan atau 3T yang belum optimal, terutama pelacakan dan pengetesan.

Sponsored
Berita Lainnya