Kemenag batalkan haji bila tak ada kepastian dari Arab Saudi

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kememag), Nizar Ali menegaskan, hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian otoritas Arab Saudi terkait pelaksanaan haji 2020.

Menurut Nizar, sejauh ini masih belum ada keterangan pasti apakah pelaksaan haji tetap dilangsungkan atau tidak. Oleh karena itu, Nizar meminta masukan kepada DPR kapan waktu yang tepat untuk memutuskan pelaksaan haji.

"Mungkin kami mohon saran masukan kira-kira waktu kapan kita menentukan jalan atau tidak?" papar Nizar dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR bersama jajaran Kemenag, Rabu (15/4).

Dikatakan Nizar, Kemenag sendiri sebenarnya telah memiliki target waktu penentuan jadi atau tidaknya pelaksanaan haji.

Menurut Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag ini, pihaknya telah menargetkan akhir Mei sebagai tenggat waktu. Artinya, jika sampai akhir Mei Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kejelasan, Kemenag akan membatalkan keberangkatan calon jemaah haji.

Waktu tersebut, kata dia, berdasarkan pertimbangan kesiapan Kemenag untuk mengurusi segala hal kemungkinan yang ada.

"Mungkin perlu kita sepakati bersama, bapak ibu yang saya hormati. Jadi kami mohon ada space waktu. Jadi lihat Mei, kami siap dalam konteks ini. Bulan Syawal-lah, jadi ada sekitar 25 hari untuk mempersiapkan karena semuanya sudah go semuanya, tinggal mengoptimalkan gerak cepatnya dalam konteks ini," kata Nizar.

"Kan pelunasan sudah, petugas sudah, layanan sudah, transportasi sudah, asrama haji sudah, manasik sudah. Nah sehingga saya berpikir Mei masih memungkinkan untuk keputusan itu," sambungnya.

Lebih jauh Nizar menginformasikan bahwa hingga hari ini kondisi Arab Saudi masih fokus menangani Covid-19. Semua yang diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan haji pun, sebagian masih digunakan untuk menangani virus mematikan itu.

Hotel-hotel bintang lima di Makkah misalnya, digunakan untuk karantina masyarakat Arab yang baru datang dari luar negeri. 

Selain masalah haji, Nizar juga menyinggung masalah umrah. Menurut dia hampir 90% dipastikan pelaksaan umrah di saat Ramadan masih tidak dapat dilakukan. 

"Jadi artinya nanti ya teman-teman PPIU kalau ada teman-teman kita yang booking umrah Ramadan, sebaiknya di-rescheduling saja, karena info ter-update 90% tidak ada. Ini berdasarkan apa? Karena ada pengumuman dari Kementerian Urusan Agama Islam, bukan urusan haji, itu sudah memberikan semacam edaran atau pengumuman bahwa Tarawih di rumah masing-masing. Nah ini kan indikasinya itu, supaya Tarawih untuk penduduk orang Arab dilakukan di rumah masing-masing," pungkasnya.